Topang Daya Beli, Pemerintah Diminta Ciptakan Proyek Padat Karya

JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan upaya nyata untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang semakin anjlok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III/2017 atau turun ke posisi 4,93% dibanding triwulan I/2017 yang mencapai 4,95%.

Salah satu langkah cara menopang daya beli masyarakat, yakni melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

"Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga kerja seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah," ujar pengusaha properti Intan Fitriana Fauzi dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Intan yang juga Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI mengatakan, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal ini harus dilakukan pemerintah jika ingin daya beli masyarakat membaik.

"Jangan hanya berharap pengangguran kita bekerja menjadi Go-Jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana pula dengan pengangguran terpelajar? Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah," tuturnya.

Selain berupaya menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga dapat keluar dari situasi sulit yang dihadapi saat ini.

"Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha," ujar dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Atas dasra itu, dia meminta pemerintah memberi stimulir lewat kebijakan fiskal demi mendongkrak daya beli masyarakat. Selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah juga perlu mempercepat realisasi pemberian dana stimulus untuk menambah penyerapan tenaga kerja, termasuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Saya kira yang perlu dilakukan saat ini, memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya," terangnya.

Intan menilai bahwa hal tersebut sangat penting agar roda perekonomian rakyat bergerak. "Jadi, pemerintah harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja," ujar Intan yang juga Ketua DPP PAN.

Dia meyakini, program yang sifatnya memberi rangsangan sangat signifikan dalam mendongkrak tingkat daya beli masyarakat. Kendati demikian, program semacam ini sebetulnya telah dijalankan pemerintahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, PKH kurang bersifat umum atau hanya menyasar kelompok kecil.