Butuh Rp2.414 T Dari Swasta, OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong Industri Jasa Keuangan untuk mengeluarkan produk-produk jasa keuangan yang sesuai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot Pemerintah. Pembangunan infrastruktur penting agar aktifitas ekonomi bergerak lebih cepat terutama di luar Jawa.

"Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta selama 2015-2019 sebesar Rp2.414 triliun yang ditargetkan berasal dari pasar modal, perbankan dan perusahaan pembiayaan," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Jakarta, Senin (20/11/2017).

OJK terus mendorong diversifikasi pembiayaan infrastruktur seperti dari pasar modal yang sudah disiapkan membiayai pasar modal seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan Reksadana Pembiayaan Penyertaan Terbatas (RDPT). "Belum lama ini sejumlah perusahaan juga sudah mengeluarkan KIK EBA seperti Jasa Marga dan PLN serta Sarana Multigriya Finansial (SMF)," pungkas Nurhaida.

Saat ini pemerintah juga tengah berupaya mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan pemerataan ini.

Langkah pertama, pembangunan infrastruktur. Terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyebar di seluruh Pulau di Indonesia. Dia mencontohkan, pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Langkah kedua, pengendalian distribusi dan harga pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki peran yang sangat besar bagi kemiskinan di daerah. "Maka dari itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, komoditas pangan harus ditata dengan baik," papar Darmin.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyebutkan, bahwa pemerintah bertekad untuk mewujudkan terciptanya pemerataan ekonomi. Terlebih dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari kepulauan sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi.

Cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menciptakan keberpihakan dan penegakan hukum. "Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di berbagai daerah hingga ke pelosok negeri," imbuh dia.