alexa snippet

Daerah Perlu Perbaiki Pengelolaan Anggaran

Daerah Perlu Perbaiki Pengelolaan Anggaran
Daerah Perlu Perbaiki Pengelolaan Anggaran. (Ilustrasi).
A+ A-
JAKARTA - Realisasi penyerapan anggaran di daerah dinilai masih belum efisien. Banyak daerah yang mengalokasikan anggarannya lebih besar digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

Padahal, dari tahun ke tahun anggaran transfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cenderung meningkat. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini anggaran transfer daerah mencapai Rp766 triliun, jauh lebih besar dibanding saat pertama kali sistem desentralisasi diluncurkan pada awal tahun 2000 yakni Rp81 triliun.  

Dilihat dari sisi belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nilainya juga meningkat hampir 12 kali lipat yakni dari Rp93 triliun menjadi Rp1.097 triliun.

Namun, besaran dana tersebut masih belum dinikmati secara merata di semua sektor di daerah.

“Dari aspek keuangan daerah, maka transformasi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo di sela-sela acara Budget Day: Transformasi Penganggaran untuk APBN yang Berkualitas, di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, perlu segera dilakukan perubahan pola penyerapan anggaran APBD. Menurutnya,masih terdapat celah yang bisa diperbaiki ke depannya agar bisa lebih optimal dan produktif.

Teguh memperinci beberapa ketimpangan dalam penyerapan anggaran di daerah misalnya terjadi pada belanja pegawai di daerah yang bisa mencapai 36,8%, sementara belanja modal hanya 20%.  Contoh lain tidak optimalnya anggaran di daerah adalah masih tingginya simpanan pemda di bank serta banyaknya ketimpangan pelayanan publik antar daerah.
 
"Ada daerah seperti di Balikpapan akses air bersih mencapai 98%, tapi di Kabupaten Membramo, Papua, akses air bersih baru 4%," ujarnya.

Contoh lain, di bidang kesehatan, di Banda Aceh terdapat 15 tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Sementara di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru 1,4 tenaga kesehatan per 100.000 penduduk.

Teguh menambahkan, selain belanja pegawai yang lebih besar dari porsi belanja modal, masalah lain dari inefisiensi pengelolaan anggaran adalah masih terdapat ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Sehingga, diperlukan reformasi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara terutama pengelolaan APBN sebagai instrument kebijakan fiskal.

"Pemerintah perlu lebih fokus terhadap fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Itu mutlak menjadi domain dari pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan, mengurangi kemiskinan, mencapai kesempatan kerja penuh, dan sebagai sarana instrument memberikan stimulasi fiskal secara terukur," paparnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu sinergi dari tiga direktorat jenderal di Kemenku untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan anggaran di daerah. Harapannya agar tercipta Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat. Ketiga direktorat yang dimaksid adalah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

"Kalau kita mempunyai sikap yang sama maka sinergi menjadi lebih mudah. Keuangan negara salah satunya instrumen APBN adalah bagian kecil dari keuangan negara yang harus dikelola dengan baik dengan mencapai tujuan bernegara," ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan, selama ini pengelolaan keuangan paling semangat dilakukan pada tahap alokasi anggaran. Namun, ketika masuk pada pelaksanaan mulai melemah sehingga pada saat pelaporan akuntabilitas menjadi sia-sia.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top