Misbakhun Ramal Penerimaan Pajak Tembus 90% dari Target

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, target pajak akan sulit tercapai tahun ini. Dia memperkirakan target pajak akan tercapai sekitar 90%.

"90% sudah bagus karena sekarang pemerintah sudah di kisaran hampir 80% pada beberapa bulan ini. Dan Pak Robert Pakpahan (red Dirjen Pajak baru) harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan di range oleh Dirjen sebelumnya," katanya dalam forum Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty yang digelar Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dia berharap banyak yang melakukan pembayaran pajak di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara, terkait kewajiban yang harus dibayarkan, Misbakhun mencontohkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo sebulan diterbitkan pada Oktober-November yang dibayar pada Desember.

Kendati perkiraan penerimaan 90%, Misbakhun meyakini bahwa angka tersebut aman. Pasalnya, secara natural, punya spending, dengan realistis belanja paling tinggi 93%-94%. "Kalau 93% kemudian penerimaan pajak 90% sangat aman bagi defisit kita," imbuhnya.

Sementara terkait Automatic Exchange of Information (AEoI), menurut Misbakhun, ada dua keinginan pemerintah melakukan penukaran data nasabah perbankan WNI di luar negeri dan kita berkewajiban untuk menyerahkan data orang asing yang mempunyai rekening di Indonesia pada negara mereka masing-masing.

Ada perjanjian bersifat multilateral dan harus didalami dalam perjanjian bilateral. Di saat yang sama, Ditjen Pajak mendapatkan hak untuk mendapatkan data di beberapa bidang perbankan, yang meliputi perbankan syariah, pasar modal, bursa berjangka, dan asuransi. Data tersebut semua bisa didapatkan.

Data-data informasi keuangan ini penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Apakah orang yang mempunyai dan melapor SPT sudah benar. Melaporkan semua data keuangan mereka yang dimiliki di pasar modal, perbankan, bursa berjangka dan asuransi.

"Semuanya terbuka. Sudah tidak ada lagi rahasia untuk urusan perbankan, asuransi, pasar modal di bidang perpajakan," katanya.