Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Mengecewakan, Banyak Jual Beli Kasus dan Vonis

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya sangat mengecewakan. Praktik jual beli kasus dan vonis masih marak terjadi.

"Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan pasal-pasalnya," kata Mahfud dalam orasi ilmiah acara wisuda Magister Hukum Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Jika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, akan ada mafia yang mengintervensi proses pengusutuan. Mafia hukum ini memesan agar kasus yang tengah diproses, didakwah dengan pasal-pasal tertentu dan diselidiki oleh orang-orang tertentu pula.



"Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan diatur lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Kalau dilihat dari sudut norma, kata Mahfud, hukum di Indonesia sangat bagus. Namun, mengapa masih ada orang yang melanggar hukum tersebut? Menurut Mahfud, hukum kerap dilanggar karena masyarakat hanya memahami hukum sebagai norma.



"Kalau begitu, hukum bisa sesat, karena satu masalah bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda," kata Mahfud.

Karena itu, seorang penegak hukum harus berpegang teguh pada etika dan moral yang menjadi dasar penegakan hukum. Tanpa etika dan moral, hukum bisa menyesatkan.