Proyek Strategis Nasional Tak Terpengaruh Tahun Politik

JAKARTA - Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Air diyakini tidak akan terpengaruh dengan dinamika tahun politik yang diramalkan akan mulai memanas pada tahun depan. Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang S. Brodjonegoro mengatakan, dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tetap stabil. Meskipun akan terjadi sejumlah dinamika, tapi diperkirakan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Silakan politik ramai dan ada dinamika, mudah-mudahan ekonomi bekerja sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh politik," kata Bambang dalam seminar "Outlook Industri Infrastruktur dan Perbankan 2018” di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Meski demikian, dia memperkirakan secara makro ekonomi investasi pada 2018 mendatang akan tetap menunggu (wait and see). Namun, dia yakin Indonesia tetap pada pertumbuhan investasi yang membaik walau pun tidak mencapai double digit seperti pada tahun 2011 dan 2012 silam. Bambang mengungkapkan, pada tahun depan proyek Trans Jawa memasuki proses tahap akhir. Pemerintah menjamin ruas Jalan Tol Jakarta-Surabaya akan terkoneksi di akhir 2018. Selain itu, Bandara Kertajati di Majalengka ditargetkan beroperasi pada Juli 2018.

"Pertumbuhan investasi sebesar 6-7% akan terealisasi, itu didorong oleh pemerintah dan swasta. Apalagi pasar modal peduli dengan daya saing dan iklim investasi," katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur PSN tidak bisa hanya mengandalkan APBN atau BUMN, tapi harus ada peran lebih besar dari pihak swasta. Wahyu mengungkapkan, selama kurun waktu 2016-2020, rencana alokasi pendanaan untuk 245 PSN dan dua program pemerintah mencapai Rp4.417,69 triliun. Dengan rincian dana bersumber dari APBN atau APBD senilai Rp547,49 triliun, BUMN atau APBD sebesar Rp1.254,76 triliun, dan swasta mencapai Rp2.615,43 triliun.

Sepanjang tahun 2017, menurut dia, total kebutuhan pendanaan PSN sebesar Rp391,42 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp576,15 triliun. Realisasi pendanaan PSN selama 2016 sebesar Rp512,65 triliun dengan kontribusi terbesar dari swasta. Dengan demikian, kata Wahyu, kekurangan pendanaan dari APBN/APBD maupun BUMN/BUMD bisa dipenuhi melalui skema pembiayaan dari pasar modal sebagai wadah alternatif penggalangan dana untuk sejumlah PSN.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu mengungkapkan, hingga November 2017, sebanyak empat proyek telah selesai, 147 proyek dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan. "Seperti kita ketahui bahwa PSN terdiri dari 245 proyek yang mencakup 15 sektor infrastruktur. Selain itu, juga ada dua program, yaitu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, pemerintah menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai Rp2.344 triliun. Proyek tersebut dipantau dan didukung langsung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). "Untuk proyek prioritas, sebanyak 17 proyek telah memasuki fase konstruksi, sembilan proyek dalam proses transaksi, dan 11 proyek masih tahap penyiapan," kata Wahyu yang sekaligus menjabat Ketua Tim Pelaksana KPPIP itu.

Adapun rincian nilai investasi proyek prioritas tersebut, yaitu Rp462 triliun untuk 17 proyek prioritas yang sudah konstruksi. Sementara 20 proyek yang masih tahap penyiapan dan transaksi memiliki nilai investasi sebesar Rp1.957 triliun. "Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta Koridor North-South, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, dan Tangguh LNG Train 3 adalah beberapa contoh proyek prioritas yang telah mencapai tahap konstruksi," ungkap Wahyu.

Wahyu menuturkan, pemerintah telah melakukan beberapa reformasi untuk mendorong percepatan berbagai proyek strategis nasional mulai dari reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi kebijakan. Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah menyiapkan fasilitas Project Development Fa cilty (PDF) untuk tahap penyiapan proyek, Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP) untuk tahap proses lelang, serta dana tanah bergulir untuk tahap konstruksi.

"Ini juga mendukung kelayakan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama infrastruktur yang menam bahkan konektivitas nasional. "Pemerintah sudah membuatkan berbagai skema untuk mendorong dan meyakinkan swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah membuat PT Pen jaminan Infrastruktur Indonesia berperan untuk memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, saat ini PT PII sudah memberikan penjaminan atas 13 proyek infrastruktur dengan skema KPBU, yaitu PLTU Batang, delapan Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta- Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Serang-Panimbang).

Kemudian SPAM Umbulan dan seluruh paket Proyek Palapa Ring, yaitu barat, tengah, dan timur dengan total nilai investasi sekitar Rp141 triliun. "Ke-13 proyek itu diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan swasta bahwa investasi di infrastruktur cukup nyaman dan menguntungkan," ujarnya.