WTO Perpanjang Moratorium E-Commerce, RI Tetap Akan Kenakan Pajak

JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan tetap mengenakan bea masuk dan pajak terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita setelah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) memutuskan akan kembali memperpanjang moratorium e-commerce dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina, belum lama ini.

“Untuk mengamankan kepentingan nasional, Indonesia tetap akan mengupayakan menghentikan moratorium e-commerce, khususnya terkait pengenaan bea masuk dan pajak untuk barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik,” kata Mendag melalui pers rilis, Minggu (17/12/2017).

Intervensi Indonesia terhadap moratorium atas pengenaan bea masuk dan pajak ini dimaksudkan agar pelaku bisnis konvensional terutama UKM memiliki kesempatan bersaing dari segi harga. Skema ini akan menciptakan level persaingan yang setara (level playing field) antara bisnis konvensional dan bisnis digital.

Sikap Indonesia itu telah dicatat oleh WTO untuk dibahas di Jenewa dalam working group setelah KTM Buenos Aires. Sebelumnya Indonesia juga telah mengusulkan kepada WTO untuk menetapkan bea masuk dan pajak bagi barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik.

Usulan tersebut sejatinya telah dipertimbangkan oleh WTO. Mendag dan Dirjen WTO Roberto Azevedo juga telah bertemu untuk membahas usulan Indonesia itu. Namun ternyata, anggota-anggota WTO cederung memberikan keputusan akhir untuk memperpanjang moratorium.

Dalam pertemuan Heads of Delegation, usulan dari Indonesia dimasukkan dalam catatan khusus untuk dibawa ke perundingan-perundingan selanjutnya di Jenewa setelah KTM Buenos Aires.