alexametrics

Pacu Pembiayaan Infrastruktur, OJK Terbitkan 3 Aturan Obligasi Daerah

loading...
Pacu Pembiayaan Infrastruktur, OJK Terbitkan 3 Aturan Obligasi Daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbitkan tiga aturan penerbitan obligasi daerah dalam upaya mendorong peningkatan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa Peraturan OJK (POJK) guna mendukung dan mendorong program Pemerintah, terutama di bidang pembangunan Infrastruktur di daerah melalui peraturan mengenai obligasi daerah, keuangan berkelanjutan (green bonds), dan percepatan proses bisnis (e-registration).

Penerbitan ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk semakin mempermudah Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah, memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, dan mempercepat proses layanan kepada stakeholders.



Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, terkait penerbitan obligasi daerah, OJK mengeluarkan tiga ketentuan, yakni pertama Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah.

Kedua, Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan ketiga Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Menurutnya, penerbitan POJK yang terkait dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional, namun juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. "Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai," kata Anto di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Lebih lanjut Ia menuturkan, tiga POJK tentang Obligasi/Sukuk Daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, yaitu selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga dari Pasar Modal melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Melalui ekspansi pembiayaan APBD, sambung dia, maka pembangunan infrastruktur dapat dipercepat sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak