alexametrics

Impor Beras

Serikat Petani Sebut Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

loading...
Serikat Petani Sebut Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan
Keputusan pemerintah mengimpor beras dinilai sebagai bukti kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan. Foto: Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai pemerintahan Joko Widodo telah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini menanggapi tingginya harga beras di pasaran serta keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras.

Dia menilai, Presiden sudah sepatutnya segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.
 
"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Nah, ini kita impor 500.000 ton beras berarti kan gagal swasembada," katanya melalui per rilis di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Jokowi–JK. "Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita, menteri yang sekarang terbukti sudah gagal," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya menyerah dengan terus meroketnya harga beras di pasaran. Kemendag pun pada akhirnya memutuskan untuk membuka keran importasi beras sebanyak 500.000 ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, beras merupakan komoditas utama masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya pun harus mengambil sikap untuk menjaga kepentingan masyarakat. "Yang saya harus jaga adalah kepentingan konsumen. 260 juta rakyat. Political risk-nya terlalu berat, kalau supply beras kurang. Saya lakukan impor beras," katanya saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Jumat (13/1/2018).
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak