Dikembalikan ke Bulog, Pemerintah Batal Impor Beras lewat PPI

JAKARTA - Pemerintah akhirnya melakukan sejumlah penyesuaian atas rencana impor beras sebanyak 500.000 ton yang akan dilakukan hingga Februari tahun ini.

Perubahan tersebut diumumkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi terkait Kebijakan Impor Beras bersama instansi terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Senin (15/1/2018) di Jakarta.

"Impor beras di awal tahun ini tetap dilakukan dengan beberapa perubahan dalam mekanisme pelaksanaanya," ungkap Menko Darmin.

Penyesuaian itu adalah, impor beras yang semula dilakukan oleh PT PPI (Persero) akan dilakukan oleh Bulog. Selain itu, beras yang diimpor adalah dalam bentuk beras umum, sesuai mandat Perpres No 48 Tahun 2016. Sebelumnya, yang akan diimpor pemerintah rencananya adalah beras khusus.

Sementara total volume impor tetap sampai dengan 500.000 ton, yang akan masuk sampai dengan Februari 2018 untuk stabilisasi harga. Darmin menyebutkan penyesuaian ini berdasarkan Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat adalah pemerintah meminta Bulog terus melakukan operasi pasar seperti yang sudah dilakukan. Pemerintah juga menugaskan Bulog untuk menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga sesuai Inpres No 5 Tahun 2015 dan Permentan No 71 Tahun 2015.

Pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan data luas panen, produktivitas dan produksi melalu kerja sama antara BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Menggunakan basis data kebijakan satu peta (one map policy); Verifikasi lahan secara sample oleh pihak independen.

Hadir dalam rapat, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, serta pejabat terkait lainnya.