Atasi Ketimpangan Perekonomian Lewat Penggunaan Teknologi

YOGYAKARTA - Deputi Keuangan G20 Indonesia Rionald Silaban menegaskan ketidaksetaraan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dunia karena dapat membawa implikasi negatif yang signifikan dalam pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan saat menggelar seminar dengan mengangkat tema 'Inequality & The Role of Technology in Shaping the Future of Work'.

"Ketidaksetaraan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui perlambatan produktivitas yang disebabkan keterbatasan akses terhadap edukasi, kesehatan, pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja baru. Jika ketidaksetaraan tidak cepat diatasi akan memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rionald seperti dilansir laman resmi Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut Ia menambahkan hal tersebut juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Penggunaan teknologi dinilai memiliki peran penting sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan dalam perekonomian.

Menurutnya teknologi dapat memperbaiki konektifitas antar daerah, pulau maupun negara dan juga memfasilitasi pertukaran informasi. "Bisnis UMKM dapat meraih calon konsumen yang sebelumnya tidak termasuk dalam pasar tradisional yang ada. Pebisnis di daerah terpencil dapat melakukan transaksi perbankan yang ditawarkan melalui e-banking atau telepon genggam," paparnya.

Ia menambahkan, dengan demikian pebisnis besar dan kecil mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan pasarnya yang tentu pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan kerja. Implementasi penggunaan teknologi untuk pembangunan yang merata dan iklusif terang Rionald juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia handal, legislasi yang mendukung dan pembiayaan cukup.

Selanjutnya menyadari pentingnya penggunaan teknologi internet dalam perekonomian, beberapa contoh bukti diterangkan yakni rencana pemerintah dalam membangun infrastruktur broadband di 100 desa dan Base Transceiver Stations (BTS) pada 380 lokasi. "Untuk pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN yang jumlahnya 419.8 triliun rupiah untuk pendidikan," terangnya.

Ditambah pemerintah juga meningkatkan pendanaan untuk UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp106.6 triliun di 2017 menjadi Rp120 triliun pada 2018. Serta untuk Kredit Ultra Mikro (UMI) dari sebelumnya Rp1.5 triliun tahun lalu menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2018.