Ganjar Minta Pertamina Bangun Bunker BBM di Karimunjawa

SEMARANG - Krisis BBM yang sering terjadi di kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah saat cuaca buruk disertai gelombang tinggi menjadi persoalan yang harus dipecahkan. Harus ada solusi agar persoalan keterlambatan pasokan BBM yang sering terjadi akibat cuaca buruk, tidak selalu mengganggu aktivitas warga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar PT Pertamina membangun bunker atau semacam tempat penyimpanan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan warga di Karimunjawa ketika terjadi cuara buruk. Ganjar mengatakan, pembangunan bunker dibutuhkan untuk menyimpan stok BBM, sehingga pasokannya tidak terganggu seperti sekarang.

"Saya sudah mengusulkan hal itu pada PT Pertamina sekitar dua hari lalu. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu. Sedangkan stok BBM di Karimunjawa saat ini sudah habis," katanya di Semarang, Selasa (30/1/2018).

Ia mengaku, tidak ingin aktivitas warga Karimunjawa menjadi terganggu dan menggangu wisata di sana. "Tempat penyimpanan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Karimunjawa. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan kehabisan BBM."

Sebagaimana diketahui, warga di kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengalami krisis BBM. Ketersediaan BBM untuk kendaraan darat saat ini sudah habis, sementara BBM untuk kapal nelayan sudah menipis.

Pjs Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Semarang, Muslim Dharmawan, mengatakan Pertamina memasok BBM jenis Pertalite dan Solar terakhir diterima pada 13 Desember 2017 dan sampai sekarang belum bisa melakukan pengiriman lagi.

Hal itu, kata Muslim, dikarenakan kapal pengangkut BBM milik pertamina, tidak dapat mengirim BBM karena terkendala cuaca buruk disertai gelombang tinggi hingga mencapai 2,5 meter.

"Sebenarnya kapal Pertamina pengangkut BBM ke Karimunjawa sudah siap dari beberpa waktu lalu untuk mengirimkan BBM jenis Pertalite, Bio Solar dan Dexlite. Namun, kapal dengan muatan BBM masing-masing 25 kiloliter (KL) belum mendapatkan izin dari otoritas pelabuhan," katanya, Selasa (30/1).