Kemendag Dorong Pemanfaatan TIK dalam Perumusan Kebijakan

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) hari ini menggelar rapat kerja (raker) tahun 2018. Kemendag mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah sektor perdagangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, kehadiran ekonomi digital sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 menjadi fokus perhatian dunia karena telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan saat ini.

Ekonomi digital telah membuka peluang baru bidang perdagangan, serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu.

"Untuk itu, kebijakan terpadu sangat dibutuhkan agar pengembangan ekonomi digital dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Pada 2015, lanjut dia, nilai ekonomi digital telah mencapai USD3,5 triliun atau 4% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Nilai ini diprediksi meningkat 11% per tahun dalam lima tahun ke depan.

Untuk meningkatkan kinerja perdagangan nasional, Kemendag pun menyelaraskan tiga mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang perdagangan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketiga mandat tersebut menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.

Dalam mendukung stabilisasi harga dan pasokan bapok, Kemendag meyakini basis data secara daring dan real-time merupakan kunci perumusan kebijakan stabilisasi harga yang efektif.

"Kemendag terus menyempurnakan aplikasi daring perdagangan yaitu Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) di bidang perdagangan dalam negeri, dan Sistem Pasar Lelang Komoditas Gula Kristal Rafinasi," jelas dia.

SP2KP merupakan sistem pemantauan harga bapok yang memonitor pergerakan harga secara terus menerus dan real-time di 34 provinsi di Indonesia. SP2KP berisi informasi rata-rata harga 19 kebutuhan pokok dan 9 barang penting di 34 ibu kota provinsi.

Sementara itu, untuk mendukung pemasaran produk dalam negeri di pasar global, Kemendag berupaya memfasilitasi pemasaran produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) melalui laman pemasaran daring (marketplace) tingkat global dan nasional.

Kehadiran laman pemasaran daring ini diharapkan dapat menjadi ruang pamer virtual produk-produk dalam negeri untuk menembus pasar global. "Kita juga harus terus aktif melanjutkan kampanye positif atas produk-produk Indonesia, termasuk di dunia maya untuk membangun citra positif produk Indonesia," tuturnya.

Pihaknya juga menargetkan pada 2018, pembangunan dan revitalisasi pasar dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pasar rakyat melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Hal tersebut dilakukan untuk mengelola data pedagang, harga dan stok, hingga pertukaran informasi antar-pasar rakyat," terang dia.

Selain tiga mandat Presiden tersebut, Politisi Partai Nasdem ini juga menekankan beberapa 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan bersama. Salah satu yang paling mendasar yaitu merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), yang merupakan bagian dari Roadmap E-Commerce sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 74/2017.

"Selain membangun basis data yang akurat dalam distribusi dan rantai pasok, kita juga harus mendorong pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan petani dengan pedagang. Contoh aplikasi yang sudah ada dan dapat digunakan masyarakat saat ini adalah Limakilo, Tanihub, dan 8villages. Dengan teknologi digital, petani dapat memasarkan produk mereka langsung ke konsumen tanpa melalui rantai pasok yang panjang," papar Enggar.

Sementara terkait dengan pelayanan perizinan, sejak 2017 Kemendag telah mampu melayani 38 perizinan daring menggunakan tanda tangan digital. Pada 2018, jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 55 jenis perizinan
daring.

Kemendag berencana menerapkan pembayaran secara elektronik dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) mulai tahun ini. "Kita harus bekerja cepat dan efektif di era ekonomi digital ini untuk menuntaskan target-target pemerintah pada 2019 dan melakukan terobosan-terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital," terang dia.