Pemerintah Didorong Persamakan Data Pangan Nasional

JAKARTA - Pemerintah didorong untuk melakukan persamaan data pangan nasional, pasalnya Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai hingga hari ini data pangan selalu berbeda di setiap institusi. Ditekankan keseragaman data mengenai stok pangan nasional sangat dibutuhkan, sehingga jangan sampai di era digital saat ini, data pangan antar kementerian dan lembaga (K/L) berbeda yang bisa menghambat proses kemandirian pangan.

"Jika semua data sama. akan meminimalisir hambatan. Misalnya ada masalah dari manusia yang bisa dicarikan solusi namun ada juga yang tidak bisa seperti cuaca karena di luar kontrol kita," terang Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita dalam seminar bertajuk "Kemandirian Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat" di Gedung DPR, Senin (12/2).

Sambung dia menerangkan, FPG turut mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan meminta berbagai hambatan untuk segera diatasi. "Kami mendorong dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Kami meminta untuk mencari solusi apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan kedaulatan pangan," ungkapnya.

Dia menambahkan ada permasalahan yang bisa dicarikan solusi dalam mewujudkan hal tersebut misalnya meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian memperbaiki fasilitas irigasi yang selama ini menjadi hambatan dalam proses panen. Menurutnya era kemandirian mengalami kendala berkaitan dengan minimnya stok beras sehingga upaya menstabilkan menjadi penting dalam konteks harga kebutuhan pokok.

"Karena itu tidak elok dan tidak bijak kalau kita pertentangkan hal berkaitan dengan stabilitas beras karena keduanya hal yang saling bersinergi dan didukung sehingga tidak boleh dipertentangkan," ujarnya.

Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto telah menetapkan tiga program pro-rakyat yang akan diusung partai tersebut pertama, harga sembako terjangkau, rakyat berhak mendapatkan harga yang lebih terjamin; kedua, perluas lapangan pekerjaan karena Indonesia maju jika masyarakat bekerja. Ketiga, tersedia rumah dengan akses dan harga terjangkau.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo juga setuju atas usulan FPG tersebut. Dia juga optimis stok beras nasional aman untuk saat ini. "Stok beras nasional hingga April mencapai 20,7 juta ton. Jumlah ini sudah dikurangi akibat gagal panen (Puso), hama wereng, banjir, tanah longsor dan lain-lain," ucapnya saat dihubungi.

Hal ini, sambungnya, menunjukan apa yang disampaikan dan diragukan oleh sejumlah masyarakat tak sesuai fakta di lapangan. "Apa yang disampaikan dan diragukan oleh Kemendag dan Kemenko Perekonomian terkait beras langka dan harus impor itu tidak kita temukan," jelasnya.