Arcandra: Investor AS Senang dengan Kebijakan Sektor Migas Indonesia

Sabtu, 10 Maret 2018 - 14:00 WIB
Arcandra: Investor AS Senang dengan Kebijakan Sektor Migas Indonesia
Arcandra: Investor AS Senang dengan Kebijakan Sektor Migas Indonesia
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi aturan investasi dan tata kelola minyak dan gas (migas) mendapat sambutan positif dari para investor minyak global.
Hal itu terungkap dalam kunjungan Arcandra ke sejumlah perusahaan minyak global di Amerika Serikat (AS) pada 7-8 Maret 2018. Beberapa perusahaan minyak yang dikunjungi wamen diantaranya Conoco Philips, British Petroleum (BP), Exxon, dan Murphy Oil Corporation.

Arcandra menjelaskan, mereka sangat antusias dan terkejut mendengar penjelasan mengenai berbagai perubahan yang lakukan Kementerian ESDM. Terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang baru yaitu sistem Production Sharing Contract (PSC) Gross Split.

"Setelah mendengarkan paparan dan diskusi secara mendalam dengan kita, para eksekutif minyak global ini menyambut aturan baru ini secara positif. Mereka juga akan mereview kembali rencana investasinya di Indonesia," jelas Arcandra melalui keterangan resmi, Sabtu (10/3/2018).

Kunjungan Wamen ESDM ke sejumlah perusahaan minyak di AS ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan investasi di sektor migas nasional. Setelah akhir tahun lalu sukses melakukan lelang dan menetapkan lima pemenang wilayah kerja migas dengan sistem Gross Split, awal Februari 2018, Kementerian ESDM kembali melakukan lelang terhadap 26 wilayah kerja migas.

Arcandra mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Murphy Oil di kantornya di Houston, Texas (7/3), CEO Murphy Roger Jenkins menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. Perubahan kebijakan fiskal dan penghapusan sejumlah peraturan di kementerian ESDM telah menjadikan Indonesia semakin friendly bagi investor.

"CEO Murphy juga akan mereview kembali portofolio investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja yang baru di buka di Indonesia. Ini adalah langkah positif mengingat Murphy telah keluar dari investasi di Indonesia pada 2015 lalu," imbuh dia.

Dalam pertemuan di kantor Murphy Oil Roger hadir juga Executive Vice President, Gene Coleman, Walt Hamilton, Senior Busines Development Manager Murphy Exploration & Production, Co. Murphy Oil Company adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas yang mempunyai aset offshore dan onshore di AS, Kanada dan Malaysia. Pertamina mempunyai saham sebesar 30% untuk aset Murphy di Malaysia. Saat ini Murphy mempunyai cadangan terbukti sebesar 685 MMBOE dan produksi sebesar 176 MBOEPD.

Pada pertemuan dengan BP, COO BP North America, William Lin, menyatakan bahwa dengan advanced technology BP tertarik untuk melihat potensi 26 WK yang telah dilelang pada Februari lalu. BP juga menunjukan value creation dari investasi mereka sebesar USD 1 triliun untuk pengembangan digital technology, high performance computing center dan menjadikan support pengembangan bisnis BP.

Mantan Menteri ESDM ini menuturkan, dalam setiap kunjungannya ke perusahaan minyak global, dirinya selalu menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split yaitu kepastian, efisien dan sederhana.

"Dengan gross split, investor akan memperoleh kepastian karena pembagian split dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter jelas yaitu ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," jelasnya.

Skema gross split juga menciptakan efisiensi, baik kepada pemerintah maupun investor. Karena biaya pengembangan blok menjadi tanggung jawab investor, maka investor harus mampu mengelola pembiayaan secara mandiri agar investasinya mendapatkan hasil optimal. Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk membiayai produksi migas.

"Gross split menciptakan kesederhanaan dari aspek persetujuan penganggaran, pengadaan, serta akuntabilitas. Pemerintah juga tidak perlu membuang banyak tenaga untuk melakukan pengawasan anggaran," tandasnya.
(ven)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5045 seconds (0.1#10.140)