Ekonom: Tingkat Literasi Keuangan TKI Masih Rendah

JAKARTA - Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengungkapkan, salah satu masalah TKI saat ini adalah masih susahnya meminjam lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyebabnya tingkat literasi keuangan TKI rendah.

"Selain itu, prosedur untuk mengajukan KUR juga rumit sehingga untuk berangkat ke luar negeri, TKI lebih memilih pinjaman dari saudara atau teman dekat," ujar dia saat dihubungi, Rabu (21/3/2018).

Dia melanjutkan, hal tersebut menjadi penting untuk melakukan sosialisasi KUR secara masif ke kelompok atau daerah dengan jumlah TKI yang besar. "Kalau perlu ada regulasi jasa penyalur TKI wajib kerja sama dengan bank penyalur KUR," pungkas dia.

Masalah lain, soal standarisasi antar bank penyalur KUR berbeda-beda. "Beda di pusat, beda di kantor cabang di daerah. Akhirnya TKI tidak tertarik pinjam KUR," urai dia.

Maka dari itu, prosedur harus dibuat sangat mudah kalau perlu cuma satu halaman. Kemudian standarisasi persyaratan KUR juga harus dipantau oleh OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM. "Bank yang tidak sama standarnya dan menyulitkan TKI wajib kena sanksi," pungkasnya.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia Pitter Abdullah mengungkapkan penyaluran KUR secara nilai memang meningkat namun sesungguhnya tidak diiringi oleh peningkatan nasabah UMKM yang benar-benar baru. Hal ini bisa dilihat dari tren peningkatan penyaluran kredit yang tidak mengalami lonjakan dengan adanya KUR.

"Diperkirakan bank menyalurkan KUR kepada nasabah komersial yang ada. Hal ini lebih mudah dan tidak ada sanksinya. Istilahnya pak Presiden mencari aman. Atau dengan kata lain malas. Kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit," jelas dia.

Hal ini juga terjadi untuk KUR penempatan TKI. Dari sisi demand, KUR penempatan TKI rendah karena pada umumnya TKI mendapatkan tawaran pinjaman dari perusahaan penyalurnya.

Tawaran yang sulit ditolak karena biasanya menjadi satu paket dengan keperluan training dan lain-lain dari penyalur. Dari sisi suplai, bank seperti penyaluran KUR yang lain, memilih aman atau malas.

Untuk meningkatkan penyaluran KUR TKI, pemerintah perlu melakukan terobosan, misal mengkaitkan skim penyaluran KUR untuk TKI dengan kewajiban pembinaan TKI oleh perusahaan penyalur dan menjadi salah satu persyaratan perizinan penyaluran TKI.