Pemerintah Minta Aplikator Selesaikan Masalah Tarif Ojek Online

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta aplikator ojek online untuk dapat menyelesaikan permasalahan tarif yang diminta oleh pengemudi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sudah ada pembicaraan terkait permasalahan tarif antara aplikator dan pengemudi.

"Saya sampaikan, ojek online dua hari lalu sudah ada pembahasan, yang saya senang ada inisiatif aplikator untuk bertemu langsung dengan asosiasi tukang ojek," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut Budi, persoalan tarif harus bisa selesai secara dua pihak antara aplikator sesegera mungkin karena menyangkut hajat hidup banyak orang.

"Masalah tarif bisa diselesaikan secara bilateral, Kemenhub selalu fasilitasi agar cepat selesai karena bayangkan banyak yang harapan hidup dari situ jadi kita support," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menambahkan, sebenarnya ojek online bukan masuk ke dalam kategori angkutan umum karena faktor keselamatan.

"Ojek sebetulnya begini, saya pribadi tidak setuju ojek diatur sebagai angkutan umum, ada alasan keamanan dan ekonomi. Kendaraan roda dua rentan terhadap aspek keselamatan, kedua dari aspek ekonomi karena di dalam sistem transportasi semakin kecil sarana yang digunakan semakin mahal unit cost-nya. Kalau ojek ditetapkan by design sudah salah, sediakan angkutan umum tidak efisien harus ke transportasi umum," pungkasnya.