PNS Difasilitasi Rumah dengan DP 0%

JAKARTA - Pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri bakal semakin lega karena pemerintah segera merealisasikan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tanpa uang muka atau down payment (DP) 0% plus cicilan longgar hingga 30 tahun. Kebijakan ini mendapat respons positif sejumlah pihak termasuk perbankan.

Rencana pemberian fasilitas KPR tanpa DP ini dilatarbelakangi masih banyaknya para PNS, Polri maupun TNI yang kesulitan memiliki rumah tinggal. Pendapatan mereka juga tidak sebanding dengan pergerakan harga rumah yang terus merangkak naik dari waktu ke waktu. KPR tanpa DP dengan waktu cicilan 30 tahun menjadi solusi terbaik di tengah kodisi ekonomi saat ini.

Untuk mewujudkan harapan pemerintah ini, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, usulan yang paling rasional adalah pembelian rumah komersial tanpa DP. Rumah dengan kategori komersial adalah hunian yang dijual kisaran harga Rp300 juta hingga Rp400 juta.

Basuki mengatakan, rumah dengan harga tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena jika rumah yang disasar adalah kategori untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali terganjal oleh aturan tentang batas minimal penghasilan yang berhak menerima KPR Subsidi.

"FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) itu kan untuk MBR yang pendapatannya Rp4 juta atau Rp7 juta. Kalau sekarang PNS sudah naik gajinya kenapa enggak dinaikkan, tapi tetap mempunyai fasilitas FLPP," jelas Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, kemarin.

Rencana pemberian DP 0% kini ditangani menko untuk didiskusikan terkait skema pembiayaan. Lantaran belum final, maka pihaknya juga belum berani menggandeng perbankan untuk membantu skema pembiayaannya. Padahal banyak sekali bank BUMN yang menyampaikan minatnya. "Semua pasti komit kan ada bunganya komersial, kemarin yang diundang BUMN," jelasnya.

Atas rencana pemerintah ini Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Indonesia (APERSI) mendukung penuh dan siap menyusun skema uang muka 0% bagi PNS, TNI dan Polri. Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah mengatakan, dengan skema tersebut diharapkan mampu menambah kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. "Ini saya pikir akan menjadi gebrakan yang ditunggu-tunggu, karena bagaimanapun masyarakat menginginkan keringanan untuk mendapatkan rumah,” ujarnya.

Di sisi lain serapan penjualan perumahan pastinya akan lebih tinggi. Dan ini juga sebenarnya meringankan beban PNS. Karena memang di setiap pengambilan rumah pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan, misalnya biaya administrasi dan sebagainya.

Dia juga berharap, kebijakan melalui skema DP 0% ini sebaiknya juga bisa diterapkan bagi masyarakat non-PNS. Dia beralasan, sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak yang sama.

Dia optimistis dengan uang muka nol persen dipastikan akan mendongkrak permintaan perumahan di kisaran harga Rp300 juta hingga Rp400 juta. Namun begitu pemerintah juga harus membuat kebijakan berupa pengawasan. Alasannya, hampir semua PNS saat ini sudah memiliki pinjaman di perbankan. "Tapi setahu saya pemerintah akan memberikan kelonggaran sampai dengan jangka waktu usia pensiun. Artinya, angsuran akan kecil ketika jangka waktu menjadi panjang," jelasnya. APERSI sendiri tahun ini menargetkan bisa membangun rumah bersubsidi di angka 130.000.

Dukungan Perbankan
Bank Mandiri optimistis dapat melayani produk KPR dengan uang muka 0% untuk PNS TNI polri. Produk kredit konsumer yang sudah dimiliki perseroan akan dikembangkan untuk mencapai tenor 30 tahun dan bunga kompetitif.

Direktur Ritel Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan siap melayani pinjaman KPR dengan tenor hingga 30 tahun. Selama ini perseroan telah memiliki produk kredit multiguna bagi yang menggunakan payroll di Mandiri dengan tenor 10-15 tahun. Nantinya perseroan akan rancang skema baru sehingga bisa melayani kebutuhan PNS TNI Polri.

“Kami tidak ada masalah untuk kebutuhan KPR bagi PNS TNI Polri. Bisa disiapkan untuk produk seperti itu terlebih ini ada agunannya jadi lebih mudah,” ujar Donsuwan kemarin ditemui di Yogyakarta.

Sementara EVP Consumer Loans Group Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo menambahkan pihaknya sangat siap untuk melayani KPR untuk PNS TNI polri tersebut. Produk yang bisa dikembangkan adalah kredit serbaguna mikro (KSM). Produk KSM tersebut akan dikembangkan untuk pembelian rumah dengan tenor bisa 20 tahun. Untuk bunga dijamin akan kompetitif dan diupayakan di bawah 10% sebelum masuk masa pensiunnya. Apabila memasuki usia pensiun maka pinjaman tersebut akan dilanjutkan oleh anak usaha perseroan yaitu Bank Mantap. Sehingga total tenor bisa mencapai 30 tahun karena digarap bersama.

“Kalau KPR biasanya hanya 20 tahun. Namun setelah usia pensiun akan dilanjutkan oleh Bank Mantap yang spesialis segmen pensiunan jadi tenornya bisa 30 tahun,” ujar Ignatius.

Pengamat properti, Anton Sitorus menilai langkah pemerintah menerapkan uang muka 0% kepada PNS, TNI maupun Polri sangat positif. Namun dia mengingatkan dalam penerapannya. Artinya pemerintah jangan hanya membuat konsep atau rencana namun tidak berjalan atau kandas di tengah jalan.

"Semua orang pasti akan bilang ini langkah yang sangat bagus, mau pengembang apalagi konsumen dari unsur PNS, Polri dan TNI. Kalau perlu segera diwujudkan. Jangan sampai ini hanya rencana-rencana saja tapi tidak ada perwujudannya," ucapnya.

Dia berharap pemerintah segera mewujudkan rencana ini karena akan menambah minat dan daya beli masyarakat khususnya dari unsur PNS.

Dukungan juga disampaikan kalangan DPR. Meunrut Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno, secara ekonomi feasible, setiap ide dan upaya untuk membantu akses orang yang membutuhkan, harus diapresiasi.

"Secara finansial bisa dikalkulasi. Pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan kebutuhan dasar masyarakt dan akses terhadapnya. Jadi harus kita dukung," ujarnya.

Dia menyatakan gagasan DP 0% biasanya dipersyaratkan dengan dua tujuan yaitu mendorong komitmen dan meringankan cicilan. "Kalau komitmen sudah bisa diukur atau dipastikan, dan tenor cicilan bisa diperpanjang, maka secara programatis bisa dikerjakan," ungkapnya.

Dia juga menampik jika upaya pemerintah merupakan bagian dari pencitraan Presiden Joko Widodo jelang pilpres yang akan digelar dalam waktu yang tidak lama lagi. Program pembangunan, tandas Hendrawan, jika dibuat asal-asalan, akan memukul balik, atau merugikan.

Hal berbeda diungkapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Dia menilai upaya pemerintah tersebut dinilai belum tepat saasaran dan cenderung dipaksakan. "Kondisi anggaran begitu berat dan utang negara begitu banyak, apa bisa dilaksanakan?," ucapnya saat dihubungi.

Bambang juga mengatakan upaya pemerintah dinilai kental akan pencitraan jelang pemilu mendatang. "Jangan sampai hanya memberi angin surga yang masyarakat harapan, jangan sampai nanti menang di pemilu lagi tapi janjinya tidak direalisasikan," tutupnya. (Ichsan Amin/Hafid Fuad/Mula Akmal)