Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Soal Rekaman Bagi Saham, Menteri Rini Pastikan Sudah Lapor Polisi
Soal Rekaman Bagi Saham, Menteri Rini Pastikan Sudah Lapor Polisi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, telah melapor ke polisi terkait beredarnya rekaman antara dirinya dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang mengisyaratkan adanya bagi-bagi saham. Menurutnya rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
"Saya sudah melaporkan dan mengadukan hal ini kepada kuasa hukum. Saya dirugikan dan nama saya dicemarkan karena rekaman yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu untuk mencemarkan nama baik. Saya dalam tiga tahun terakhir telah memperjuangkan BUMN," ujar Rini Soemarno di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (3/5/2018).
(Baca Juga: Klarifikasi Soal Obrolan Menteri Rini dan Bos PLN Bahas Bagi Saham
Lebih lanjut Ia menerangkan, bahwa isi rekaman sebenarnya membahas mengenai kepentingan perusahaan. Dimana tentunya dalam upaya meningkat kinerja perusahaan pelat merah. "Kami memang ada pembicaraan BUMN harus dapat saham. Kalau kita bicara mengenai proyek, BUMN harus ikut punya saham untuk menjaga kalkulasi produk yang dijual," paparnya.
Sebelumnya Kementerian BUMN telah memberikan klarifikasi bahwa percakapan utuh sebenarnya membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni. Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
"Saya sudah melaporkan dan mengadukan hal ini kepada kuasa hukum. Saya dirugikan dan nama saya dicemarkan karena rekaman yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu untuk mencemarkan nama baik. Saya dalam tiga tahun terakhir telah memperjuangkan BUMN," ujar Rini Soemarno di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (3/5/2018).
(Baca Juga: Klarifikasi Soal Obrolan Menteri Rini dan Bos PLN Bahas Bagi Saham
Lebih lanjut Ia menerangkan, bahwa isi rekaman sebenarnya membahas mengenai kepentingan perusahaan. Dimana tentunya dalam upaya meningkat kinerja perusahaan pelat merah. "Kami memang ada pembicaraan BUMN harus dapat saham. Kalau kita bicara mengenai proyek, BUMN harus ikut punya saham untuk menjaga kalkulasi produk yang dijual," paparnya.
Sebelumnya Kementerian BUMN telah memberikan klarifikasi bahwa percakapan utuh sebenarnya membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni. Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
(akr)
Explore More