DPR Sebut Kebijakan Kemendag Bisa Ancam Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengeluarkan izin impor beras tambahan sebanyak 500.000 ton. Pasalnya, impor kedua ini dilakukan saat beberapa daerah di Indonesia masih pada masa panen.

Dia mengatakan, jika ketersediaan pangan, terutama beras menipis dan mengancam harga di pasaran, memang impor menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh pemerintah. Namun, jika impor diambil saat masa panen seperti sekarang ini justru akan mengacaukan harga beras di tingkat petani.

"Kebijakan impor jangan mengancam kesejahteraan petani, karena jika impor saat panen akan mengancurkan harga di tingkat petani," katanya dalam sebuah seminar di Gedung BPK, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Sebelum rekomendasi impor diputuskan, kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Kemendag seharusnya melibatkan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait seperti Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

"Jadi juga harus ikuti aturan, ada regulasi yang mengatur itu. Kementan terlibat, Bulog terlibat dan pihak lain terlibat, sebelum rekomendasi impor itu diputuskan. Apalagi kalau dilakukan terbuka, saya yakin tidak akan meresahkan publik dan petani," imbuh dia.

Bambang pun mengaku heran lantaran impor beras sebesar 500.000 ton yang dilakukan sebelumnya tidak berefek terhadap penurunan harga beras. Padahal secara logika, jika impor masuk maka akan menekan harga beras di pasaran.

"Nah ini tugas tidak hanya dari Mentan, tapi juga Mendag. Bagaimana dua menteri anak emas Presiden Jokowi ini bisa bergandengan tangan. Kalau tidak jadi anak emas, tidak mungkin dikasih posisi yang pokok dan bisa menggoyang Pak Jokowi. Kalau dua menteri ini bergandengan tangan, itu pasti semua beres. Mudah-mudahan dua menteri ini Lebaran bisa bertemu dengan baik, dan momentum Lebaran ini bisa menemukan solusi apa yang dibicarakan saat ini yaitu ketersediaan pangan dan kebutuhan impor," tandasnya.