alexametrics

Pemerintah Incar Pajak WNA

loading...
Pemerintah Incar Pajak WNA
Pemerintah Incar Pajak WNA. (Ilustrasi).
A+ A-
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak.

Salah satu potensi pajak yang diincar adalah wajib pajak (WP) warga negara asing (WNA). Upaya untuk menjaring WP WNA adalah dengan merangkul Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan adanya kerjasama tersebut, Ditjen Pajak bisa mengetahui data orang asing yang menggunakan visa kerja di Tanah Air. Perjanjian kerja sama kedua institusi tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian ini telah ditandatangani pada 15 Mei 2018 lalu. Salah satu yang dikerjasamakan adalah pertukaran data dan informasi.

Data yang akan dipertukarkan meliputi informasi identitas wajib pajak yang disediakan oleh Ditjen Pajak dan data informasi penerbitan paspor Republik Indonesia, data perlintasan, serta data visa, dan izin tinggal yang akan disediakan oleh Ditjen Imigrasi. Selain pertukaran data dan informasi, kerja sama lainnya meliputi kegiatan intelijen bersama terhadap Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan Orang Asing; pengawasan dan penegakan hukum pidana dan administrasi dalam lingkup tugas para pihak; dan pelatihan dan penyuluhan di bidang perpajakan dan keimigrasian.

“Data visa dan izin tinggal orang asing di Indonesia, terutama tenaga kerja asing (TKA) akan membantu peng awasan kepatuhan perpajakan mereka,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama kepada wartawan di Jakarta.



Dengan adanya sinergi dengan Kemenkumham tersebut, Hestu optimistis pihaknya akan mampu menggenjot peroleh pajak.. “Melalui sinergi dan kerja sama yang lebih kuat dengan instansi lainnya, termasuk Ditjen Imigrasi, Ditjen Pajak berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan kepatuhan perpajakan masyarakat/wajib pajak,” tutur Hestu.

Dia lantas menuturkan, pada prinsipnya sepanjang TKA tersebut bekerja di perusahaan formal dan didaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka yang bersangkutan telah mem bayar pajak karena sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) atas pendapatannya oleh perusahaan.

Namun, Ditjen Pajak bisa melakukan penelusuran lebih jauh lagi jika didukung oleh data dari Ditjen Imigrasi berupa data visa dan izin tinggal. Dengan data itu, Ditjen Pajak bisa mengetahui apakah TKA sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik,” paparnya.

Anggota DPR Komisi XI Johnny G Plate menyatakan dukungannya atas kebijakan Ditjen Pajak dalam melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga di dalam negeri untuk memastikan kepatuhan membayar pajak di dalam negeri bagi rakyat Indonesia maupun WNA yang bekerja di Indonesia.

“Kami tentu berharap kebijakan pajak negara ini harus memberikan jalan untuk men dorong investasi dan menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai kewajiban pajak yang baru dikasih membebankan rakyat, melemahkan daya beli masyarakat, atau mengganggu investasi,” ujarnya.

Johnny menuturkan, pihaknya mendorong kebijakan pajak yang ekspansif di dalam negeri di mana tarif pajak kalau perlu diturunkan namun rasio pajak bisa diperbesar agar dapat bersaing dengan negara tetangga. “Karena setelah melakukan kewajibannya maka harusnya tax ratio bisa meningkat. Kami tentu tidak se tuju kalau diterapkan kebijakan pajak yang eksploitatif di mana menarikkan tarif pajak yang akan merusak investasi,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kerja sama antara Ditjen Pajak Kemenkeu dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan TKA.

“Isu pembayaran pajak atas pelaporan gaji TKA yang masih rendah, kegiatan warga negara asing yang melakukan kegiat an usaha, termasuk dengan menyalahgunakan visa, tapi tidak pernah melaporkan pajaknya, dan juga pemilikan aset warga negara asing meng gunakan nominee dan tidak pernah dilaporkan ke kantor pajak, akan dapat dicegah dari kerja sama ini,” ujarnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak