alexametrics

Penunggak Pajak Rp100 Juta Dicekal

loading...
Penunggak Pajak Rp100 Juta Dicekal
Penunggak Pajak Rp100 Juta Dicekal. (Koran SINDO).
A+ A-
JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang hendak keluar negeri diimbau melunasi semua bentuk kewajiban pajaknya. Bila tidak, pihak imigrasi akan melakukan cegah tangkal (cekal) wajib pajak (WP) yang diketahui menunggak pajak.

Pencekalan tersebut berlaku bagi WP yang memiliki utang pajak paling sedikit Rp100 juta. Kebijakan itu merupakan bagian dari perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang ditandatangani 15 Mei lalu.

Dalam pelaksanaannya, pencekalan keluar negeri bagi WP ditujukan kepada dua objek. Pertama,WP atau penanggung pajak yang memiliki utang pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) minimal Rp100 juta.

Syaratnya, keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau incracht, namun wajib pajak tidak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya. Kedua, pencegahan dilakukan terhadap WP apabila sedang menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan. Ketentuan ini sebelumnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) di mana penyidik pajak berhak mengajukan pencegahan.



“Jadi hanya dalam kondisi terbatas tersebut, kita bisa meminta imigrasi untuk mencegah wajib pajak ke luar negeri. Itu pun lazimnya dilakukan hanya apabila tindakan-tindakan persuasif seperti imbauan, konseling, dan teguran terhadap wajib pajak sudah dilakukan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama di Jakarta kemarin.

Surat perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak dan Ditjen Imigrasi secara lebih luas mencakup beberapa poin yang intinya sebagai upaya meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi identitas WP yang dimiliki Ditjen Pajak dan Ditjen Imigrasi; kegiatan intelijen bersama terhadap WP, penanggung pajak, dan orang asing; pengawasan dan penegakan hukum pidana dan administrasi dalam lingkup tugas para pihak; dan pelatihan dan penyuluhan di bidang perpajakan dan keimigrasian.

Hestu menegaskan, dengan per janjian kerja sama ini, tidak berarti Ditjen Pajak bisa semaunya mencegah individu untuk bepergian keluar negeri, apalagi menghambat warga negara untuk keluar negeri baik itu sebagai pelancong mau pun pebisnis.

“Tetap ada langkah-langkah pembinaan seperti mengirim surat imbauan, konseling, dan memberikan kesempatan wajib pajak untuk melapor atau membetulkan SPT (surat pemberitahuan tahunan) dan membayar pajaknya,” tandasnya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno mengatakan, dalam kerja sama tersebut, Ditjen Pajak akan memberikan akses perpajakan subjek pajak kepada Ditjen Keimigrasian.

Sementara Ditjen Imigrasi, akan memberi akses Kemenkeu soal data perjalanan warga Indonesia atau Asing sesuai keperluan.

“Dari data ini instansi terkait bisa melakukan tindakan. Kalau ada orang yang terindentifikasi Dirjen Pajak menunggak pajak kemudian di sistem imigrasi namanya terdeteksi mau ke luar negeri, perjalanan individu bisa langsung dicegah atau ditunda saat itu juga,” kata Agung kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak