Budi Karya Sambut Gembira Penerbangan Charter Polandia-Denpasar

JAKARTA - Perusahaan penerbangan asal Polandia beserta salah satu agen travel terkemuka, dalam waktu dekat berencana memulai kembali penerbangan charter dari ibu kota Polandia Warsawa menuju Denpasar Bali.

Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Frans Gontha mengatakan, rencananya penerbangan charter ini berlangsung dua minggu sekali selama 4-5 bulan, dan akan membawa sekitar 252 penumpang menuju Denpasar dengan maskapai LOT Airlines.

Mendengar hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik dan mengapresiasi rencana ini. "Ini suatu rencana yang luar biasa, bisa membawa turis dari Polandia langsung ke Denpasar. Saya mengapresiasi dan mendukung terkait rencana ini," ucap Menhub Budi di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga mengapresiasi kerja keras Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Frans Gontha yang telah mendukung kunjungan wisatawan ke Indonesia.

"Saya juga sangat mengapresiasi kerja keras Duta Besar Indonesia untuk Polandia Bapak Peter Frans Gontha yang dengan berbagai upayanya, telah berhasil menarik minat pemerintah Polandia untuk kembali membuka penenerbangan charter langsung ke Denpasar," ujar Menhub.

Selanjutnya, Budi Karya akan segera berdiskusi dengan internal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak-pihak lainnya.

"Saya akan segera berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait rencana ini. Kami ingin penerbangan ini tidak hanya selamat tapi juga untuk memastikan penerbangan tersebut sesuai aturan perundangan yang berlaku. Aturan jangan dilanggar," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi Karya secara tegas menyampaikan, aturan perundangan tentang penerbangan yang berlaku di Indonesia wajib ditegakkan. Terlebih, katanya, ini ada terkait dengan keamanan negara karena membawa orang asing masuk ke Indonesia.

"Saya sangat mendukung rencana ini, tapi ini harus kita lihat lagi jangan sampai kita melanggar aturan yang berlaku. Ini menyangkut kedaulatan negara kita," pungkasnya.