Mulai Dioperasikan, Integrasi JORR-Tol Tanjung Priok Turunkan Biaya Logistik

JAKARTA - Menyusul akan diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 382/KPTS/M/2018, tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, tarif, dan sistem pengumpulan tol secara integrasi pada Jalan Tol JORR, pada Rabu (20/6/2018), perlu diinformasikan beberapa manfaat integrasi Jalan Tol JORR bagi masyarakat.

Seperti yang sudah diketahui, integrasi JORR akan melibatkan Tol JORR seksi W1, W2U, W2S, S, E1, E2, E3, ATP (SS Penjaringan s.d Kebon Bawang) dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan masyarakat di sepanjang Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo mengatakan, peningkatan waktu tempuh akan tercermin pada pengurangan transaksi logistik yang sebelumnya dua kali, menjadi hanya satu kali. "Dengan begini hambatan transaksi di gerbang tol akan berkurang," ujar Bintan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Diharapkan, perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan efisiensi waktu perjalanan masyarakat. "Terutama untuk kegiatan distribusi logistik, karena JORR dan Tol Akses Tanjung Priok memang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pergerakan kendaraan logistik," ungkapnya.

Jalan tol Akses Tanjung Priok (ATP) merupakan jalan tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) setelah mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok.

Membentang sepanjang 11,4 km, tol Akses Tanjung Priok menjadi bagian dari sistem jaringan tol Jabodetabek serta terhubung ke tol lingkar luar Jakarta JORR 2. Jalan tol ini terbagi atas lima seksi yang menyediakan askses langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Diantaranya seksi East 1 (E1) sepanjang 3,4 km, seksi East 2 (E2) sepanjang 2,74 km, seksi East 2-A (E2A) sepanjang 1,92 km, seksi North-South Link (NS Link) sepanjang 2,24km, dan seksi North-South direct (NS Direct) sepanjang 1,10km.

Hutama Karya sendiri memang telah bertransformasi melebarkan sayap bisnisnya dari perusahaan yang semata berkecimpung di industri jasa konstruksi menjadi pengembang dan pengelola infrastruktur jalan tol sejak mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Jalan Tol Trans-Sumatra.

Sesuai dengan mandat Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 yang diperbaharui melalui Peraturan Presiden No. 117 tahun 2015, Hutama Karya mendapatkan penugasan pembangunan dan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatra sepanjang kurang lebih 2.770 km, dengan prioritas di 8 ruas sepanjang kurang lebih 644 km.