Jargas Solusi untuk Subsidi Impor LPG

BANDUNG - Membangun jaringan gas (jargas) sampai rumah tangga dinilai menjadi solusi mengurangi tekanan dana APBN untuk subsidi importasi LPG.

Direktur Perusahaan Gas Negara (PGN) Dilo Seno Widagdo mengatakan, Indonesia memiliki cadangan gas alam hingga 70 tahun ke depan. Sayangnya, potensi itu belum dimanfaatkan maksimal di dalam negeri. Indonesia justru memilih mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Di sisi lain, gas Indonesia di ekspor ke China, Jepang, dan negara-negara lainnya.

"LPG kita harus impor, sementara gas diekspor ke negara maju dengan harga yang sangat murah. Kenapa kita tidak mengelola sendiri. Apalagi subsidi untuk LPG sampai Rp30 triliun. Ini akan terus menggerus APBN kita," jelas dia pada diskusi Jargas di Wisma PGN Bandung, Jumat (29/6/2018).

Menurut dia, ketimbang pemerintah selalu mengeluarkan dana untuk subsidi LPG, dana itu bisa dialihkan untuk membangun jargas 120 juta rumah tangga. Soal investasi, dia memperkirakan Rp10 juta per rumah tangga. Nantinya, masyarakat bisa menikmati harga gas yang murah dengan ketersediaan terjamin.

"Penggunaan jargas sangat aman. Karena tidak akan meledak seperti LPG. Jargas akan menguap ke atas, sehingga sulit terbakar walaupun terjadi kebocoran," ungkap dia.

Anggota Komite BPH Migas Judi Prajogjo mengatakan, untuk harga jargas akan mendekati harga elpiji 3 kg. Harga saat ini rata-rata Rp4.250 per meter kubik untuk menengah bawah dan Rp6.250 untuk menengah atas.

"Dua hingga tiga tahun kedepan, jaringan gas utama atau transmisi akan terbangun. Saat ini jaringan di Jawa Barat sudah selesai. Tinggal ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 2019 akan ada 380.000 jaringan gas yang masuk rumah tangga dengan jaringan transmisi sudah masuk ke 40 kota di Indonesia," imbuh Judi.