alexametrics

Pejabat Eselon Akan Dijatah Rumah

loading...
Pejabat Eselon Akan Dijatah Rumah
Pejabat Eselon Akan Dijatah Rumah. (Koran SINDO).
A+ A-
JAKARTA - Pejabat eselon 1, 2, dan 3 kian dimanjakan pemerintah. Mereka akan mendapat jatah rumah dinas berbentuk apartemen dari pemerintah selama mengemban jabatan.

Kebijakan itu diambil dalam rapat yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sebagai bagian dari wujud komit menpemerintah dalam menyediakan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Dalam program ini, Kementerian ATR bertanggungjawab dalam menyediakan lahan, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) memimpin pelaksanaan program. Namun, di sisi lain rencana ini memicu kontroversi dari kalangan DPR.

Selain mempertanyakan kemampuan keuangan pemerintah untuk benar-benar mewujudkan rencana tersebut mengingat jumlah PN Seselon 1,2, dan 3 sangat banyak, mereka juga melihat kebijakan tersebut sangat politis.

Sofyan Djalil menandaskan, pemerintah perlu menyedia kan rumah dinas bagi pejabat tersebut karena jabatan mereka yang kerap mengalami mutasi atau perpindahan. Karena itu, penyediaan rumah dinas untuk mereka merupakan hal penting.

“Karena kalau tidak, berat sekali. Bayangkan, dipindahkan dan di sana harus cari tempat lagi. Kalau sudah ada rumah jabatan, tidak akan ada masalah. Mereka datang rumah sudah ada,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, rumah ini akan menjadi rumah dinas mau pun rumah kepemilikan (home ownership). Sebagai informasi, hinggasaatinihanya pejabat tingkat menteri saja yang dapat menikmati rumah dinas.

Sedangkan pejabat-pejabat eselon 1, 2, dan 3 itu belum mendapat jatah. “Sebab itu, sedang dipikirkan bagaimana untuk membangun rumah dinas ini sekalian menyediakan perumahan untuk ASN. Tapi, itu kan kalau selama mereka bertugas,” ucapnya.

Berapa banyak rumah dinas yang dibutuhkan untuk pejabat eselon 1, 2, dan 3, menurut Sofyan, pemerintah masih melakukan penghitungan.

“Rumah jabatan (dinas) itu harus dilihat dahulu berapa banyak yang dibutuhkan sehingga akan dibangun dahulu (bertahap), kan enggak mungkin dibangun sekali gus seluruhnya,” katanya.

Dia lantas menuturkan, rumah dinas akan berupa apar temen karena pemerintah ke depan fokus untuk membangun hunian vertikal akibat ketersedia an tanah di kota-kota besar seperti Jakarta mulai terbatas.

“Kalau di kota-kota besar, kan kita sangat tidak friendly tidak ada taman, tidak ada tempat bermain bagi anak-anak,” ucapnya. Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja tidak bersedia berkomentar seputar rencana pemerintah untuk menyediakan rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri dengan jabatan eselon 1, 2, dan 3.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut karena mustahil pemerintah dapat mewujudkannya mengingat jumlah PNS eselon 1, 2, dan 3 sangat banyak.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak