alexametrics

Makna Strategis Kawasan 3T

loading...
Makna Strategis Kawasan 3T
Makna Strategis Kawasan 3T. (Istimewa).
A+ A-
JAKARTA - Pemerintahan terus mengupayakan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kawasan ini menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masih banyaknya daerah 3T tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang meliputi ribuan pulau yang tersebar mulai Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), saat ini terdapat 67 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar.

Dari jumlah tersebut, terdapat 187 kecamatan berstatus terluar dan 122 daerah tertinggal. Dengan kondisi seperti itu diperlukan upaya ekstra dalam mengembangkan wilayah 3T. Maklum, kebanyakan dari wilayah tersebut belum memiliki infrastruktur sebagus daerah perkotaan yang lebih maju.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengakui, pengembangan wilayah 3T tidak bisa dilakukan secepat kilat, tetapi dibutuhkan proses agar bisa berubah sesuai yang diinginkan.

Apalagi, kata dia, setiap desa memiliki keunikan tersendiri. Khusus untuk pengembangan kawasan di desa-desa tertinggal, Kemendes PDTT akan menyesuaikannya agar pembangunan tersebut berdampak positif bagi warga lokal.

“Kita tidak bisa sulap setiap desa menjadi berkembang. Karena kalau disulap menjadi maju mendadak, itu yang maju bukan penduduk desanya. Nanti yang menikmati itu pendatang,” kata dia di Jakarta kemarin. Upaya mengejar ketertinggalan di daerah-daerah 3T tentu bukan tanggung jawab satu instansi semata. Perlu kerja sama dengan lembaga lain yang terkait. Mulai pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Terlebih lagi, BUMN dalam beberapa tahun terakhir gencar mengampanyekan program BUMN Hadir untuk Negeri. Upaya percepatan pembangunan daerah 3T seyogianya juga tidak mengandalkan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar, tetapi juga peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas daerah sehingga pada akhirnya mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di bagian lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi sektor.

Untuk itu, kata dia, pemerintah akan segera melakukan serta mendukung pembangunan di Indonesia yaitu dengan memperkuat pembangunan daerah hingga ke wilayah dengan prinsip 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Langkah ini sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi nasional yang lebih baik lagi.

“Ini sejalan dengan salah satu agenda Nawacita dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangun an Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” kata Bambang.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menyampaikan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selama lima tahun Kemendes d targetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan men jadikan 2.000 desa mandiri. Namun dalam perkembangannya, saat ini ada 15.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.300 desa mandiri diciptakan.

Sementara itu, terdapat 122 kabupaten kota tertinggal yang harus dientaskan dalam kurun waktu lima tahun. Menurutnya, target pemerintah hingga 2019 adalah menjadikan 80 kabupaten kota ter tinggal untuk dientaskan. Anwar mengatakan, ada dua program yang bisa dilakukan untuk mengentaskan daerah tertinggal, yakni dengan membangun badan usaha milik desa dan produk unggulan desa.

Dia mengatakan, dengan kedua program itu maka desa akan mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, setiap desa akan bisa membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum sehingga mereka pun bisa mandiri secara sosial. Upaya mengembangkan daerah 3T juga dilakukan oleh pe merintah dengan cara membangun kawasan perbatasan lintas negara.

Pasalnya, bagaimanapun wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam tatanan hukum maupun ekonomi suatu daerah. Kawasan perbatasan juga memiliki arti penting karena posisinya yang langsung berhadapan wilayah negara lain. Dalam pengembangan wilayah perbatasan, pemerintah telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) di tujuh titik strategis.

Keberadaan PLBN ini menjadi selain menjadi penanda wilayah juga menjadikan aktivitas perdagangan lebih tertib. “Selain arus barang yang tertib, lalu lintas manusia juga tertib. Urusan imigrasi, pajak sama karantina ada semua di PLBN,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak