Gas Bumi Jadi Jembatan Menuju Transisi Energi
Kamis, 15 Februari 2024 - 21:57 WIB
loading...
Gas Bumi diklaim merupakan jawaban atas kebutuhan energi di tengah masifnya dorongan global untuk menurunkan emisi karbon. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Era transisi energi dapat menjadi momentum bagi perbaikan sektor hulu migas di Indonesia. Gas Bumi diklaim merupakan jawaban atas kebutuhan energi di tengah masifnya dorongan global untuk menurunkan emisi karbon .
Baca Juga: Indonesia Berpeluang Kendalikan Suplai Energi Dunia
Praktisi Migas Institut Teknologi Bandung (ITB), Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi, setelah adanya temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja Geng North, Provinsi Kalimantan Timur.
“Gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era energi baru dan terbarukan,” ujarnya dikutip dari keterangan Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Masa Keemasan Gas Hampir Berakhir, Begini Ramalan IEA
Iklim investasi sektor hulu migas Indonesia memang mulai menunjukkan pergerakan yang positif. Menurut data SKK Migas, realisasi investasi hulu migas pada 2023 mencapai USD13,7 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar USD12,1 miliar. Tahun ini SKK Migas menargetkan nilai investasi hulu migas akan meningkat mencapai USD17,7 miliar.
Namun ada tantangan nyata yang harus dihadapi dalam konteks pengembangan gas bumi di Indonesia. Menurutnya, tata kelola gas bumi yang ada saat ini dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari pemerintah kepada sektor hulu.
Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri. "Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi," ungkapnya.
Akademisi Ekonomi dan Energi dari Universitas Pertamina, A. Rinto Pudyantoro, mengatakan, pemerintah ke depan wajib menjaga kondisi yang kondusif dan mengurangi polemik di sektor energi demi memastikan terjaganya iklim investasi yang baik di Indonesia.
Menurut Rinto, dari 12 instrumen yang berpengaruh pada keputusan berinvestasi di Indonesia, terdapat satu instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah seratus persen, yaitu kebijakan fiskal. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal yang dibuatnya akan meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong mengungkapkan, bahwa temuan beberapa sumber daya gas bumi dalam jumlah besar belakangan ini seharusnya bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha di tengah kondisi banyaknya lapangan tua dan target produksi migas yang terus menurun.
"Harus diakui bahwa ada banyak hal yang berubah dalam tata cara pengelolaan di sektor hulu migas saat ini dimana kita sedang menuju ke arah yang benar. Kita harus terus mendorongnya," katanya.
Baca Juga: Indonesia Berpeluang Kendalikan Suplai Energi Dunia
Praktisi Migas Institut Teknologi Bandung (ITB), Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi, setelah adanya temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja Geng North, Provinsi Kalimantan Timur.
“Gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era energi baru dan terbarukan,” ujarnya dikutip dari keterangan Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Masa Keemasan Gas Hampir Berakhir, Begini Ramalan IEA
Iklim investasi sektor hulu migas Indonesia memang mulai menunjukkan pergerakan yang positif. Menurut data SKK Migas, realisasi investasi hulu migas pada 2023 mencapai USD13,7 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar USD12,1 miliar. Tahun ini SKK Migas menargetkan nilai investasi hulu migas akan meningkat mencapai USD17,7 miliar.
Namun ada tantangan nyata yang harus dihadapi dalam konteks pengembangan gas bumi di Indonesia. Menurutnya, tata kelola gas bumi yang ada saat ini dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari pemerintah kepada sektor hulu.
Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri. "Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi," ungkapnya.
Akademisi Ekonomi dan Energi dari Universitas Pertamina, A. Rinto Pudyantoro, mengatakan, pemerintah ke depan wajib menjaga kondisi yang kondusif dan mengurangi polemik di sektor energi demi memastikan terjaganya iklim investasi yang baik di Indonesia.
Menurut Rinto, dari 12 instrumen yang berpengaruh pada keputusan berinvestasi di Indonesia, terdapat satu instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah seratus persen, yaitu kebijakan fiskal. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal yang dibuatnya akan meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong mengungkapkan, bahwa temuan beberapa sumber daya gas bumi dalam jumlah besar belakangan ini seharusnya bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha di tengah kondisi banyaknya lapangan tua dan target produksi migas yang terus menurun.
"Harus diakui bahwa ada banyak hal yang berubah dalam tata cara pengelolaan di sektor hulu migas saat ini dimana kita sedang menuju ke arah yang benar. Kita harus terus mendorongnya," katanya.
(akr)
Lihat Juga :
