alexametrics

Kelola Blok Rokan, Indonesia Bisa Dapat Rp825 Triliun Selama 20 Tahun

loading...
Kelola Blok Rokan, Indonesia Bisa Dapat Rp825 Triliun Selama 20 Tahun
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Langkah dan kebijakan pemerintah menargetkan penguasaan Freeport Indonesia dan ladang minyak Blok Rokan bukan sekadar gagah-gagahan untuk nasionalisme atau pencitraan menuju tahun politik 2019.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan, langkah pemerintah ini merupakan keberanian yang melalui proses rumit, dengan berpijak pada kalkulasi tentang kesinambungan bisnis dan prospek keuntungan (profitabilitas) bagi negara di kemudian hari.

"Kembalinya Blok Rokan ini akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia akan bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp825 triliun hingga 20 tahun ke depan," ujar Archandra saat menjadi bintang tamu di MNC Trijaya, Kamis (9/8/2018).

Arcandra melanjutkan, "Insya Allah hasilnya cukup menggembirakan dan pemerintah akan mendapatkan hasil mencapai Rp800 triliun sampai 20 tahun ke depan. Ini sangat membantu kita dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan".

Ia pun menceritakan tentang kembalinya Blok Rokan ke Indonesia. Kata dia, pihaknya membuat sebuah tim untuk menyelesaikan beberapa Kontrak Karya yang telah habis.

"Kita membuat tim untuk menyelesaikan kontrak-kontrak yang berakhir dari 2018 sampai 2025 dan ada 25 kontrak yang berakhir. Tahun 2018 ini, ada delapan kontrak yang berakhir dan kita selesaikan dalam rangka sebulan di bulan April. Kalau kontrak 2019, kita selesaikan pada Mei dan 2020, kita selesaikan di Juni. Tahun 2021 itu kita selesaikan bulan Juli. Terakhir tahun 2022, sedang kita selesaikan. Kita ini ada ESDM, SKK Migas dan Dirjen Migas," jelasnya.

Tidak hanya itu, Arcandra menjelaskan tentang alasan Pertamina menjadi pengelola Blok Rokan pada 2021. Karena Pertamina melalui proposalnya menjanjikan beberapa hal yang menguntungkan negara. Seperti mekanisme bagi hasil migas gross split, negara akan mendapat porsi 48%.

"Pemerintah mendapatkan 48%, split variabel banyak sekali lapangannya dan setiap lapangan beda-beda. Ada 104 lapangan. Jadi untuk ke depannya, 100% pengelolaan kepada Pertamina. Kita tidak tertarik dengan penawaran dari Chevron. Karena dia (Chevron) menawar jauh di bawah penawaran yang diajukan oleh Pertamina," jelasnya.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak