alexametrics

Rancangan Perpres untuk Pemberdayaan Koperasi Mina

loading...
Rancangan Perpres untuk Pemberdayaan Koperasi Mina
Rancangan Perpres (R.Perpres) Pemberdayaan Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
A+ A-
SEMARANG - Rancangan Perpres (R.Perpres)  Pemberdayaan  Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diharapkan  segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, sehingga bisa dijadikaan sebagai  payung hukum bagi Pemda untuk  mempercayakan  koperasi  mengelola TPI.

“Ibaratnya R.Perpres itu sudah di meja Presiden diserahkan langsung oleh atasan kami, Pak Pramono Anung (Menseskab-red), dan terus kami monitor, mudah-mudahan segera bisa ditandatangani,“ ujar Roby Arya Brata Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, dalam acara Sosialisasi Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan, di Semarang, Senin (8/8/2018).

   

Roby menegaskan,  seskab menilai kebijakan  pengelihan pengelolaan TPI ke UPTD (Unit Pengelolaan Teknis Daerah)  tidak mampu mencapai tujuan, dan harus diperbaiki. 



“Tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan nelayan tidak terwujud, berbeda dengan ketika TPI dikelola Koperasi Mina. Selain itu UPTD menjadi lamban karene terbelenggu birokrasi,” katanya.

Pemerintah  memiliki solusi yaitu Rancangan Perpres yang akan menyerahkan pengelolaan TPI ke koperasi perikanan. Namun tak semua koperasi perikanan (Mina) bisa mengelola TPI, hanya yang sehat dan memenuhi perysratan saja yang akan dipercaya mengelola TPI.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa koperasi harus dibangkitkan. Pengelolaan TPI ke koperasi ini merupakan salah satu jalan keluarnya, sesuai dengan rekomendasi Dekopin.  

Menurut Roby, sebelum R.Perpres diusulkan, harus sudah ada permohonan  izin prakarsa, dan  permohonan izin prakarsa tersebut sempat lama berproses di Setkab, mengingat Setkab (selaku pintu terakhir Presiden) perlu memastikan dengan benar dan teliti bahwa kebijakan tersebut tepat dan aman.

Deputi Perekonomian telah mengajukan Permohonan izin prakarsa kepada Sekretaris Kabinet pada tanggal 9 Mei 2018, Setkab kemudian mengajukan kepada Presiden tanggal 11 Mei 2018.

Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Presiden. Setkab telah menyiapkan surat penyampaian kepada Menteri Koperasi dan UKM.

"Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet telah dibuat, namun Seskab tetap akan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pembahasan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi dari R.Perpres dimaksud,” ujar Roby.

KUD Mina
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak