Perbandingan Kebijakan al-Sisi dan Mursi ketika Memimpin Mesir

KAIRO - Abdel Fattah al-Sisi dijamin terpilih kembali pada pemilu presiden yang digelar beberapa waktu lalu. Dipuji oleh banyak orang karena memberikan stabilitas, ia juga dikritik karena mengembalikan Mesir ke pemerintahan otokratis. Dia berkuasa setelah menggulingkan Mohammed Mursi.

Sisi mengambil langkah pertamanya untuk menjadi orang paling berkuasa di Mesir pada tahun 2013, ketika panglima militer dan menteri pertahanan muncul di televisi nasional untuk mengeluarkan ultimatum kepada presiden saat itu, Mohammed Mursi: Mundur dalam waktu 48 jam atau hadapi konsekuensinya.

Perbandingan Kebijakan al-Sisi dan Mursi ketika Memimpin Mesir

Abdul Fattah al-Sisi

Foto/Reuters

Abdul Fattah al-Sisi telah menjadi presiden Mesir sejak 2014, setahun setelah ia memimpin militer menggulingkan Presiden Islamis Mohammed Mursi di tengah protes massal terhadap pemerintahannya.

Para pendukung purnawirawan marshal tersebut mengatakan bahwa ia telah memulihkan stabilitas negara, namun para kritikus berpendapat bahwa hal itu berdampak besar terhadap hak asasi manusia.

Sisi juga berjuang untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok militan yang berbasis di semenanjung Sinai, yang telah menewaskan ratusan personel keamanan dan warga sipil dalam kerusuhan yang dimulai sebelum ia berkuasa.

1. Menekan Ikhawanul Muslimin

Foto/Reuters

Pendukung Ikhwanul Muslimin dan kelompok lain yang menentang tindakan militer mengadakan protes di seluruh Mesir, namun pasukan keamanan menghadapi mereka dengan kekuatan mematikan.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan hingga 900 pengunjuk rasa tewas di alun-alun Rabaa al-Adawiya dan al-Nahda di Kairo pada 14 Agustus 2013. Pemerintah mengatakan banyak pengunjuk rasa bersenjata, dan sejumlah polisi juga tewas.

Tindakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin berlanjut setelahnya, dengan para pemimpin kelompok tersebut dan ribuan pendukungnya ditangkap dan organisasi tersebut sekali lagi dilarang di Mesir.

Banyak di antara mereka yang kemudian dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara yang lama pada persidangan massal yang menurut para aktivis melanggar hak-hak dasar proses hukum.

2. Tak Handal Menangani Ekonomi

Foto/Reuters