BBM Pertalite Mau Dibatasi Tahun Ini, Pengamat Wanti-wanti Timbulkan Masalah Baru

JAKARTA - Soal rencana pemerintah yang bakal membatasi pembeli bahan bakar minyak ( BBM ) jenis Pertalite mulai tahun ini, Pengamat Energi Komaidi Notonegoro menerangkan,implementasinya di lapangan tidak mudah dan akan sangat kompleks.

"Artinya, belum akan menyelesaikan permasalahan. (Malah) bisa menimbulkan masalah baru karena kalau pilihannya pembatasan kan, nanti kemudian akan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk siapa yang berhak itu paling mendasar," terang Komaidi ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).



Komaidi juga mempertanyakan, parameter pemerintah dalam menentukan siapa yang nantinya kemudian berhak mendapatkan Pertalite tersebut ketika sudah dibatasi. Baca Juga: Ada Rencana Penghapusan Pertalite di 2024, Menteri Arifin: Boleh Saja

"Nah, karena ini berkaitan dengan transportasi kan kemudian batasannya apa kan begitu. Apakah cubic centimeter (CC) atau tahun, sementara kkalau kedua parameter itu akan dipakai belum tentu datanya akan valid," urainya.

Ia pun mencontohkan apabila parameter yang digunakan berdasarkan CC, maka kendaraan yang memiliki CC besar tidak akan berhak. Sebaliknya hanya kendaraan CC kecil yang berhak.

Sementara lanjut Komaidi, saat ini banyak mobil baru dengan CC kecil, namun tergolong mobil mewah misalnya buatan Jepang maupun Eropa yang telah menggunakan mesin Turbo dan membuat CC mobilnya menjadi lebih kecil.

"Misalnya katakan sedan ada yang CC 1500 tapi sudah setara dengan yangg dulunya katakan 3000 atau 4000 bahkan. Nah kalau itu katakanlah dapat, sementara yang 1500 yang biasa tidak dapat atau ygan 2000 tidak dapat, inikan tidak pas juga," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu menambahkan, sementara kalau parameternya tahun, maka menurutnya mobil keluaran tahun terbaru, namun tergolong mobil mewah seperti BMW atau Mercedes yang berhak membeli. Sementara mobil-mobil yang sudah lama dimiliki masyarakat pada umumnya dengan harga yang jauh di bawah itu tidak dapat, itu juga akan dipertanyakan keadilannya.

Oleh sebab itu, Komaidi menyarankan pemerintah, cara efisien jika ingin diberlakukan pembatasan maka pemerintah harus tegas memutuskan siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi ini.