Pembangunan Smelter Masih Minim

JAKARTA - Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) masih minim. Terhitung hingga 30 September 2018 tidak ada satu pun perusahaan tambang menunjukkan hasil fisik pembangunan smelter.

“Pembangunan smelter memang belum menunjukkan hasil fisik karena tidak mungkin dalam hitungan singkat langsung terlihat, tapi yang terpenting sesuai dengan perencanaan dan telah diverifikasi oleh tim verifikator,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ari yono di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM akan terus mengawasi dan memantau pembangunan smelter para perusahaan tambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk perusahaan konsentrat dan lumpur anoda yang belum me mulai konstruksi fisik pembangunan smelter di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Teng gara, dan PT Smelting.

Untuk perusahaan tambang nikel yang perkembangan fisik proyek smelter masih nol persen adalah PT Ceria Nugraha Indotama, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Ekspansi), dan PT Genba Multi Mineral.

Sementara untuk perusahaan tambang nikel yang pembangunan fisik smelter masih nol persen adalah PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, dan PT Lobindo Nusa Persada.

Perkembangan pembangunan smelter secara persentase berbeda-beda. Adapun smelter milik PT Smelting lokasi pabrik di Gresik, Jawa Timur. Smelting merupakan penghasil lumpur anoda. Hingga 30 September 2018, pembangunan smelter sudah mencapai 4,83% progres pembangunannya meningkat ter hitung sejak 5 September 2018 sebesar 4,63%.

Di sisi lain, ada beberapa perusahaan belum mengalami kemajuan dalam pembangunan smelter. Salah satunya pabrik milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang dibangun sendiri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sejak 5-30 September 2018, pembangunan smelter masih 10,10%.

“Amman sudah diberikan draf teguran, setelah itu Amman me nyampaikan laporannya, progres fisiknya masih nol persen,” kata Bambang. Smelter lainnya yang tidak ada kemajuan adalah milik Freeport Indonesia di Gresik.

Perusahaan penghasil konsentrat ini sejak awal hingga akhir September pembangunan smelterhanya 2,508%. Sedangkan pembangunan fisik masih belum dilakukan.

Rinciannya pembangunan progres pembangunan smelter Freeport meningkat 2,5% menjadi 91,2% pada periode 15 Februari-15 Agustus 2018.

Namun, angka itu lebih rendah dari target progres yang se besar 2,75%. Secara kumulatif progres pembangunan smelter perusahaan asal Amerika Serikat ini baru 4,9%.

Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit, laporan progres pembangunan smelter Freeport sudahditerima. Namun, pihak nya belum menyelesaikan verifikasi.

“Kami sudah terima laporannya dari tim surveyor, tetapi kami belum selesai verifikasi,” katanya. Dia menargetkan verifikasi progres pembangunan smelter akan selesai dalam waktu dekat.

Namun, dilihat dari hasil sementara Freeport telah memenuhi 90% dari progres pem bangunan smelter sehingga diizinkan untuk tetap ekspor konsentrat.

Menanggapi itu, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pembangunan smelter belum terlihat secara fisik lantaran masih menunggu proses divestasi dan IUPK permanen diberikan sampai 2041.

Setelah itu, kata dia, Free port akan membangun secara fisik. “Progres ada, tapi kalau untuk pembangunan fisik menunggu ada kepastian kelangsungan operasi hingga 2041,” kata dia.

Dia mengatakan, Freeport tetap melakukan beberapa studi mengenai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian salah satunya di Gresik, Jawa Timur.

Perkembangan pembangunan smelter terdiri dari deposit sekitar USD150 juta, kemudian studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi desain konstruksi, danpemantapantanah.

Denganbegitu, Rizaber harap lokasi pembangunan smelter tidak berubah, yaitu di Gresik, Jawa Timur. “Mudah-mudahan tidak pindah lokasi, masih dipelajari. Sekarang yang paling maju adalah di Gresik,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhamad Nasir mendesak pemerintah serius mengawasi progres pem bangunan smelter perusahaan tambang. Pihaknya meminta tim verifikator melaporkan data progres pembangunan smelter benarbenar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami akan melakukan peninjauan di lokasi agar benar-benar terlihat perkembang annya. Setelah itu, baru kita mengadakan rapat,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII lainnya Ridwan Hisjam mengatakan, Komisi VII DPR ingin mendapatkan penjelasan komprehensif dari pemerintah terkait penjelasan verifikasi kemajuan pembangunan smelter.

“Komisi VII ingin mendapatkan laporan dan penjelasan verifikasi kemajuan pembangunan smelter tersebut,” kata dia.