Perhapi: SDM Tambang RI Mampu Kelola Tambang Freeport

JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengapresiasi capaian pemerintah dalam proses akuisisi saham milik Freeport McMoRan. Inc dan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, organisasi profesi di bidang pertambangan tersebut berharap agar hal itu dapat ditindaklanjuti dengan kerja keras sehingga pengelolaan sumber kekayaan mineral di bumi Papua tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

"Kami sangat mengapresiasi capaian pemerintah tersebut, namun PR selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melanjutkan Freeport pascaakuisisi," ujar Ketua Umum Perhapi Tino Ardhyanto dalam diskusi di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Tino mengakui, tambang Freeport memiliki kompleksitas yang tinggi. Namun, tegas dia, sumber daya manusia (SDM) pertambangan Indonesia telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola tambang emas terbesar di dunia tersebut. "Kompleksitas memang bisa menjadi masalah, tapi kita tidak inferior. Kita harus siap dan sudah siap," tegasnya.

Tino mengacu pada banyaknya profesional tambang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang asing. Selain itu, imbuh dia, selama ini hampir seluruh lini kegiatan di PT Freeport Indonesia dikerjakan oleh tenaga kerja nasional.

"Tidak perlu ada keraguan akan kemampuan SDM tambang Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg. Sebagai organisasi profesional dengan anggota yang memiliki keragaman pengalaman dalam berbagai kegiatan pertambangan, Perhapi juga siap untuk mendukung pemerintah dan Inalum dalam pengelolaan tambang Grasberg," tandasnya.

Ketua Dewan Penasehat Perhapi Jeffrey Mulyono menambahkan, setelah mayoritas dikuasai oleh Indonesia, tambang emas tersebut harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasional. "Keberpihakan pada kepentingan nasional harus lebih tinggi. Contohnya, ke depan pemasok segala kebutuhan tambang Freeport harus diutamakan dari pihak lokal," ujarnya.

Jeffrey mengakui, kemungkinan akan ada hambatan dari sisi kesiapan pemasok lokal, atau dari standar ketat yang diterapkan Freeport selama ini. Namun, kata dia, dengan keberpihakan yang lebih besar, perusahaan dapat melakukan pelatihan hingga pemasok lokal mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Demikian pula untuk peralatan, sambung dia, banyak perusahaan lokal yang bisa memproduksi peralatan yang dibutuhkan sesuai persyaratan. "Preferensinya harus lebih nasional sehingga multiplier effect-nya pun semakin besar," tandasnya.

Sementara, Ketua Dewan Etik Perhapi Budi Santoso berpesan agar pemerintah nantinya tidak menggunakan kebijakan maupun birokrasi seperti pada BUMN dalam pengelolaan Freeport. "Policy dan birokrasi akan menjadi tantangan. Jangan nanti masih menggunakan birokrasi berbasis prosedural," cetusnya.

Menimbang aspek-aspek teknis pada tambang yang memiliki kompleksitas tinggi tersebut, sambung Jeffrey, pengelolaan Freeport di bawah Indonesia mutlak dilakukan secara kompeten dan profesional. "Tunjuk yang kompeten, lalu berikan kebebasan yang benar kepada eksekutif," pungkasnya.