Pemerintah Akan Teken 78 Proyek Infrastruktur USD42 Miliar

NUSA DUA - Sebanyak 78 proyek infrastruktur senilai USD42 miliar akan ditandatangani oleh pemerintah dan investor dalam IMF-World Bank Annual Meetings 2018 pada pekan ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 proyek akan melibatkan 12 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

"Ada 20 proyek dengan nilai USD13 miliar dan melibatkan tidak kurang dari 12 BUMN. Dari breakdown-nya, ini sesuai juga dengan arah ke depannya untuk financing, yakni bukan hanya tergantung pada perbankan, tapi juga sumber lain yang kami maintain," kata Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir di Nusa Dua, Bali Selasa (9/10/2018).

Dia melanjutkan, dari 20 proyek yang akan ditandatangani Kamis (11/10) mendatang adalah hampir 80% strategic partnership, sekitar 18% project financing, dan sisanya capital market. Khusus untuk capital market, kata dia, menteri BUMN dan para BUMN sangat fokus untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan ke depannya."Jadi, walaupun dari capital market, bukan hanya (pakai cara) tradisional seperti obligasi rupiah atau IPO, tapi inovasi lainnya. Baik yang bersifat utang maupun non-utang, sehingga rasio risiko utang ke depannya bisa tetap terjaga," jelasnya.
Selain agar risiko utang bisa terjaga, sambung dia, diharapkan dengan ini pembangunan infrastruktur bisa terealisasi. Adapun khususnya untuk infrastruktur, untuk pertama kalinya dana investasi infrastruktur (DINFRA) akan diluncurkan dalam minggu ini untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Menurut dia, dengan DINFRA terdapat dua aset emas dalam produk yang sama, yakni pendapatan tetap atau utang dan ekuitas. DINFRA yang diterbitkan dengan basis surat utang akan digunakan untuk membiayai kembali utang Jasa Marga yang akan jatuh tempo.

Sementara itu, DINFRA yang berbasis ekuitas akan diterbitkan untuk modal pembangunan proyek-proyek jalan tol. "Jadi ada fixed income as well as equity. Yang fixed income atau utang bisa recycle bank loan sehingga dana yang diperoleh dari infrastruktur ini yang bersifat utang bisa dipakai untuk refinancing. Sedangkan yang bersifat equity, bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek baru ke depannya," beber dia.

Selain dari infrastruktur, ada beberapa lagi yang sedang dieksplorasi, contohnya sekuritisasi. Sedangkan instrumen lainnya adalah green bond. "Hal ini sejalan dengan fokus ke depan dari BUMN untuk meningkatkan environment fee friendly," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri mengkoordinasikan investasi langsung senilai Rp200 triliun di 21 proyek BUMN. Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan, total nilai investasinya mencapai sekitar Rp200 triliun ini merupakan investasi langsung dimana 95% diantaranya berasal dari luar negeri.