Kementerian PUPR Kekurangan Tenaga Ahli Konstruksi

SEMARANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku kekurangan tenaga ahli konstruksi di tengah percepatan pembangunan infastruktur. Pasalnya berdasar data BPS, dari 8,1 juta tenaga kerja termasuk tenaga ahli, yang telah memiliki sertifikasi tidak lebih dari 5,9 persen.

“Jadi tidak sampai 6 persen, kita sangat kekurangan dengan tenaga ahli. Di satu sisi kita punya kebijakan percepatan terhdap infrastruktur, di sisi lain kita kekurangan sumber daya manusia (SDM),” ungkap Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR, Syarif Burhannudin di hadapan peserta Bimbingan Teknis Calon Tenaga Ahli Muda Bidang Konstruksi melalui Sibima Konstruksi di Patra Hotel Semarang, Jawa Tengah

Sehingga untuk menutupi kekurangan SDM tersebut, kata dia, tidak hanya melihat dari tenaga-tenaga ahli atau insinyur-insinyur yang sudah tamat/lulus ataupun sarjana teknik (ST). “Tapi kita bisa mulai dari universitas atau perguruan tinggi, bagaimana setelah tamat bukan hanya memiliki ijazah ST, tapi juga memiliki sertifikat sebagai tenaga ahli muda teknik,” ungkapnya.

Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR menyebutkan, ada tiga jabatan kerja yang dilakukan bimbingan teknis (bintek) yang semuanya di dunia kontruksi, yakni desain jalan, manajemen konstruksi bangunan gedung dan K3 Konstruksi. “Ini menandakan bahwa ketiga itu sebenarnya tidak cukup, jika kita detailkan butuh sampai 200 tenaga. Sehingga kebutuhan akan tenaga ahli konstruksi sungguh luar biasa,” terang dia.

Dia menjelaskan, jika melihat kejadian selama pembangunan infrastruktur dari 2017 hingga awa 2018, banyak kejadian kecelakaan konstruksi dan salah satu penyebabnya adalah SDM. “Itulah persoalan yang kita hadapi, bagaimana kita mengisi kekosongan-kekosongan jumlah tenaga kerja yang selama ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai dari luar yang masuk ke Indonesia karena kita mempunyai potensi tenaga ahli yang besar. Dan itulah yang harus dikembangkan salah satunya melalui bimbingan teknis ini,” tegas Syarif.