alexametrics

Saran Pengusaha untuk Dua Pasang Capres dan Cawapres

loading...
Saran Pengusaha untuk Dua Pasang Capres dan Cawapres
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamandani. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2021 harus mendorong ekonomi yang inklusif dalam menjalankan pemerintahannya nanti. Hal tersebut harus menjadi prioritas untuk kedua kandidat.

Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamandani, mengatakan siapapun yang memimpin tentu menginginkan Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Namun, yang menjadi catatan adalah harus ada inklusivitas terhadap perekonomian di Indonesia.

"Kalau perbandingan, dua-duanya (capres cawapres) ya pasti untuk kebaikan, kita tahu lah. Maka saya tadi sebutkan, ekonomi yang inklusif, itu sudah pasti. Bahwa kita mau tumbuh lebih besar tentu, harus ada inklusivitas aspeknya. Ini yang akan menjadi prioritas buat tiap kandidat," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).



Menurutnya, dua kandidat tersebut juga harus memiliki kepekaan terkait ketenagakerjaan. Menghadapi era industri 4.0 pasti akan banyak memengaruhi sektor ketenagakerjaan.

"Butuh perubahan skill, ketersediaan lapangan pekerjaan juga berkurang. Ini harus hati-hati karena banyak masyarakat yang di bawah angka kemiskinan. Dari segi pendidikan maupun kepelatihan tenaga kerja harus ditingkatkan," imbuh dia.

Selain itu, sambung Shinta, pemerintahan terpilih nanti juga harus melihat perbandingan mengenagi kompetisi dan daya saing Indonesia. Meskipun sudah banyak perbaikan, namun tetap saja butuh perbandingan dengan negara lain.

"Misal saya pengusaha, lihat Vietnam dan Indonesia, mana yang lebih mudah dari segi infrastruktur, perpajakan, regulasi dan lain-lain. Capres dan Cawapres perlu fokus ke sana," tuturnya.

Sejatinya, kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah cukup bagus. Sayangnya, beberapa kebijakan justru belum jalan di lapangan.

"Dari regulasi, perizinan, tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS. Belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Policy jelas, kenyataannya enggak jalan di lapangan," tandas Shinta.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak