Kubu Prabowo-Sandi Kritik Pemerintah soal Regulasi Transportasi Online

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Transportasi, Andy Rahmah, menilai kemunculan transportasi online adalah kegagalan pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Namun, kemunculan transportasi online di sisi lain juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat secara natural. Jadi masyarakat mencari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini," katanya dalam diskusi bertajuk 'Transportasi Online, Kesejahteraan atau Solusi Transportasi' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Sementara itu, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai regulasi untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online dibutuhkan. Pasalnya, berkaca dari peristiwa di China, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisa korelasi antara industri otomotif, keuangan dan Uber. Dan mereka melihat model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," kata Ichsanuddin dalam kesempatan sama.

Hal senada dikatakan oleh ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika. Dia mengatakan, sebenarnya keberadaan transportasi online khususnya ojek online menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Pasalnya, janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga saat ini masih belum direalisasikan. "Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, di depan mata ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif. "Yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata Harryadin.

Dia menambahkan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp19,9 triliun per tahun. Angka tersebut terus meningkat.

Saat ini, kata dia, sudah lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yang diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin.