alexametrics

Ini Empat Kebijakan Pemerintah untuk Bangun Ekonomi Papua

loading...
Ini Empat Kebijakan Pemerintah untuk Bangun Ekonomi Papua
Diskusi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Foto/Yanuar
A+ A-
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, ada empat kebijakan yang perlu dilakukan dalam membangun perekonomian di wilayah Papua yang mempunyai potensi pertumbuhan luar biasa.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai mengatakan, kebijakan pertama adalah mendorong pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat.

"Ada wisata perikanan, kelautan. Geser di tengah ada kopi yang terkenal, Starbuck sudah impor 20 ton karena kualitas baik di pegunungan. Kemudian, bergeser ke Selatan lebih cocok untuk perkebunan palawija. Sementara, di bagian 'Kepala Burung' di Papua Barat untuk migas dan kawasan wisata Raja Ampat," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/12/2018).



Sementara kebijakan kedua adalah transportasi melalui angkutan laut, darat dan udara. Khusus di darat ada pembangunan proyek Trans Papua dengan banyak jembatan yang menghubungkan antarwilayah.

Ketiga, Velix menjelaskan, perlunya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan sekolah asrama menjadi penting di wilayah dengan banyak berbeda kampung.

"Jauh sana-sini, sehingga konsep yang baik pola asrama meski tidak mudah. Kita perbaiki dan kerja sama dengan yayasan pendidikan," katanya.

Dia menambahkan, kebijakan keempat, pemerintah mendorong iklim investasi dengan mempermudah regulasi. Sektor yang didorong lengkap mulai dari hulu hingga hilir.

"Investasi yang membaik, sehingga bisa didorong ke kawasan ini dari hulu lakukan pemetaan sebaran komoditas di lahan-lahan adat. Selanjutnya, sampai hilir ada proses industri rumahan, pemasaran sudah dilakukan lima tahun terakhir," pungkasnya.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak