Utang AS Membengkak hingga Tembus Rp550.693 Triliun, IMF Wanti-wanti Soal Risikonya
Jum'at, 19 April 2024 - 18:21 WIB
loading...
Menurut World Economic Outlook terbaru, yang dikeluarkan oleh IMF pada hari Selasa, kemarin bahwa defisit anggaran federal AS melonjak dari USD1,4 triliun pada tahun fiskal 2022 menjadi USD1,7 triliun di 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau IMF menyoroti pengeluaran berlebihan oleh pemerintah Amerika Serikat atau AS dan memperingatkan soal lonjakan inflasi yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap stabilitas keuangan di seluruh dunia.
Baca Juga: Kekhawatiran Atas Resesi AS Mulai Mencair, Kuartal I 2024 Diprediksi Positif
Menurut World Economic Outlook terbaru, yang dikeluarkan oleh IMF pada hari Selasa, kemarin bahwa defisit anggaran federal AS melonjak dari USD1,4 triliun pada tahun fiskal 2022 menjadi USD1,7 triliun di 2023.
"Kinerja luar biasa baru-baru ini dari Amerika Serikat tentu mengesankan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan global," kata IMF seperti dilansir RT.
Baca Juga: Dipengaruhi China dan Perang, IMF Proyeksikan Ekonomi Global 2024 Bakal Melambat
Namun, laporan tersebut menjelaskan bahwa ini "mencerminkan faktor permintaan yang kuat, termasuk sikap fiskal yang tidak sejalan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang."
Utang nasional AS yang membengkak, hingga melebihi USD34 triliun atau setara Rp550.693 triliun (Kurs Rp16,196 per USD) pada bulan Desember, dan defisit fiskal mengancam akan memperburuk tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pada akhirnya hal itu menimbulkan risiko jangka panjang bagi ekonomi global, menurut laporan terbaru dari IMF tersebut.
"Sesuatu harus dilakukan," ujar IMF memperingatkan.
AS seperti diketahui telah melampaui plafon utangnya, yang secara hukum ditetapkan sebesar USD31,4 triliun, pada Januari 2023. Setelah berbulan-bulan diperingatkan tentang default yang akan segera terjadi dan bencana ekonomi dari Departemen Keuangan AS, Presiden Joe Biden pada Juni 2023 menandatangani RUU utang bipartisan yang menangguhkan batas tersebut hingga Januari 2025.
Kondisi ini secara efektif memungkinkan pemerintah untuk terus meminjam tanpa batas hingga tahun depan. Utang AS kemudian melonjak menjadi USD32 triliun kurang dari dua minggu setelah RUU itu disetujui, dan terus menumpuk sejak saat itu.
Utang yang dipegang oleh publik dapat melonjak sebesar USD19 triliun selama dekade berikutnya untuk melampaui angka USD54 triliun, seiring meningkatnya biaya populasi yang menua dan biaya bunga yang lebih tinggi, menurut proyektor baru-baru ini.
Sejak menjabat, Biden telah menghabiskan triliunan dolar untuk bantuan Covid serta infrastruktur. AS juga telah menghabiskan miliaran dolar untuk bantuan bagi Ukraina.
Pemerintahan Biden, bagaimanapun, telah bersikeras bahwa pemotongan pajak yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump saat itu harus disalahkan atas utang nasional yang membengkak.
Bulan lalu, Biden meluncurkan rencana anggaran USD7,3 triliun untuk tahun 2025 yang akan mendorong utang AS lebih dari 100% dari PDB, ketika ia menyusun agenda fiskal yang meningkatkan pengeluaran. Akan tetapi Ia berencana untuk menghemat USD3 triliun melalui pajak yang lebih tinggi selama sepuluh tahun.
Baca Juga: Kekhawatiran Atas Resesi AS Mulai Mencair, Kuartal I 2024 Diprediksi Positif
Menurut World Economic Outlook terbaru, yang dikeluarkan oleh IMF pada hari Selasa, kemarin bahwa defisit anggaran federal AS melonjak dari USD1,4 triliun pada tahun fiskal 2022 menjadi USD1,7 triliun di 2023.
"Kinerja luar biasa baru-baru ini dari Amerika Serikat tentu mengesankan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan global," kata IMF seperti dilansir RT.
Baca Juga: Dipengaruhi China dan Perang, IMF Proyeksikan Ekonomi Global 2024 Bakal Melambat
Namun, laporan tersebut menjelaskan bahwa ini "mencerminkan faktor permintaan yang kuat, termasuk sikap fiskal yang tidak sejalan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang."
Utang nasional AS yang membengkak, hingga melebihi USD34 triliun atau setara Rp550.693 triliun (Kurs Rp16,196 per USD) pada bulan Desember, dan defisit fiskal mengancam akan memperburuk tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pada akhirnya hal itu menimbulkan risiko jangka panjang bagi ekonomi global, menurut laporan terbaru dari IMF tersebut.
"Sesuatu harus dilakukan," ujar IMF memperingatkan.
AS seperti diketahui telah melampaui plafon utangnya, yang secara hukum ditetapkan sebesar USD31,4 triliun, pada Januari 2023. Setelah berbulan-bulan diperingatkan tentang default yang akan segera terjadi dan bencana ekonomi dari Departemen Keuangan AS, Presiden Joe Biden pada Juni 2023 menandatangani RUU utang bipartisan yang menangguhkan batas tersebut hingga Januari 2025.
Kondisi ini secara efektif memungkinkan pemerintah untuk terus meminjam tanpa batas hingga tahun depan. Utang AS kemudian melonjak menjadi USD32 triliun kurang dari dua minggu setelah RUU itu disetujui, dan terus menumpuk sejak saat itu.
Utang yang dipegang oleh publik dapat melonjak sebesar USD19 triliun selama dekade berikutnya untuk melampaui angka USD54 triliun, seiring meningkatnya biaya populasi yang menua dan biaya bunga yang lebih tinggi, menurut proyektor baru-baru ini.
Sejak menjabat, Biden telah menghabiskan triliunan dolar untuk bantuan Covid serta infrastruktur. AS juga telah menghabiskan miliaran dolar untuk bantuan bagi Ukraina.
Pemerintahan Biden, bagaimanapun, telah bersikeras bahwa pemotongan pajak yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump saat itu harus disalahkan atas utang nasional yang membengkak.
Bulan lalu, Biden meluncurkan rencana anggaran USD7,3 triliun untuk tahun 2025 yang akan mendorong utang AS lebih dari 100% dari PDB, ketika ia menyusun agenda fiskal yang meningkatkan pengeluaran. Akan tetapi Ia berencana untuk menghemat USD3 triliun melalui pajak yang lebih tinggi selama sepuluh tahun.
(akr)
Lihat Juga :
