alexametrics

Berpotensi Hemat Rp798 T, Jokowi Dorong Regulasi Kendaraan Listrik

loading...
Berpotensi Hemat Rp798 T, Jokowi Dorong Regulasi Kendaraan Listrik
Potensi besar penghematan yang bisa dihasilkan dari mobil listrik, mendorong Jokowi untuk segera menyelesaikan regulasi kendaraan bermotor listrik. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Potensi besar penghematan yang bisa dihasilkan dari mobil listrik, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperintahkan agar Kementerian terkait segera menyelesaikan regulasi kendaraan bermotor listrik. Menurutnya banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik.

Selain karena ramah lingkungan, terang dia, kendaraan bermotor listrik juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta bisa menghemat Rp798 T untuk penggunaan BBM. “Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun,” ujar Jokowi seperti dikutip Setkab, Senin (14/1/2019).

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik itu, Presiden menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, regulasi yang mengatur mengenai program kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan sehingga kita dapat beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik. “Tentu saja jangan lupa melibatkan swasta baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan,” tutur Presiden.



Kedua, Presiden juga minta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi antara Kementerian/Lembaga. Ketiga, Presiden Jokowi menekankan, agar pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia.

Dimana SDM tersebut harus mampu menguasai teknologi terkini, dan sekaligus digunakan untuk penciptaan nilai tambah efek multiflier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak