Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Indonesia Coba Jaring Lebih Banyak Investor Asal Singapura
Indonesia Coba Jaring Lebih Banyak Investor Asal Singapura
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/1) dengan tema "Beyond Boundaries: Indonesia As a Global PPP Investment Destination" untuk menjaring lebih banyak investor.
Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat. Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan Public Private Partnership (PPP)/Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan meningkatkan investor asal Singapura.
"Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," ujar Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menghadapi lingkungan global tahun 2019, pemerintah melihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya dapat di danai dengan APBN.
Untuk itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema PPP/KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk mendukung skema ini, pemerintah menyediakan instrument yang mendukung PPP yaitu Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Invesment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez mengungkapkan bahwa Bank Dunia memperkirakan defisit dana infrastruktur yang dialami oleh Indonesia mencapai USD1,5 triliun. Hal ini menurutnya adalah peluang bagi para investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Rodrigo, peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan karena iklim investasi di Indonesia sudah semakin baik.
"Iklim investasi di Indonesia yang baik di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5% pertahun dari 2015 hinga 2017," katanya.
Selain fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, surat utang Indonesia yang berada pada level investment grade, serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu melebihi penawaran dengan rata-rata hingga 2,5 kali turut menjadi capaian ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur menyatakan bahwa Indonesia mempunyai anggaran yang kuat dan sehat. Kanada juga tertarik untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat. Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan Public Private Partnership (PPP)/Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan meningkatkan investor asal Singapura.
"Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," ujar Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menghadapi lingkungan global tahun 2019, pemerintah melihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya dapat di danai dengan APBN.
Untuk itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema PPP/KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk mendukung skema ini, pemerintah menyediakan instrument yang mendukung PPP yaitu Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Invesment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez mengungkapkan bahwa Bank Dunia memperkirakan defisit dana infrastruktur yang dialami oleh Indonesia mencapai USD1,5 triliun. Hal ini menurutnya adalah peluang bagi para investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Rodrigo, peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan karena iklim investasi di Indonesia sudah semakin baik.
"Iklim investasi di Indonesia yang baik di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5% pertahun dari 2015 hinga 2017," katanya.
Selain fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, surat utang Indonesia yang berada pada level investment grade, serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu melebihi penawaran dengan rata-rata hingga 2,5 kali turut menjadi capaian ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur menyatakan bahwa Indonesia mempunyai anggaran yang kuat dan sehat. Kanada juga tertarik untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
(fjo)
Explore More