alexametrics

Pengawasan Niaga-Produk Beredar, Izin 248 Pelaku Usaha Akan Dicabut

loading...
Pengawasan Niaga-Produk Beredar, Izin 248 Pelaku Usaha Akan Dicabut
Kemendag mengumumkan hasil pengawasan barang beredar, pengawasan tertib niaga, dan hasil uji petik yang dilakukan Ditjen Perlindungan Konsumen pada 2018. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan hasil pengawasan barang beredar, pengawasan tertib niaga, dan hasil uji petik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen (Ditjen PKTN) pada 2018. Hasil pengawasan menunjukkan 129 pelaku usaha telah memenuhi ketentuan dan 248 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

“Tindak lanjut terhadap 248 pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan meliputi sanksi administratif berupa pencabutan PI/API (Angka Pengenal Importir), pemblokiran akses kepabeanan dan pencabutan izin usaha Selain itu dilakukan penarikan peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono di Jakarta, Kamis (17/1).

Sambung Veri menjelaskan, parameter pengawasan barang secara berkala meliputi pemenuhan SNI wajib, pencantuman label Bahasa Indonesia, dan kewajiban melengkapi buku petunjuk manual dan kartu garansi (MKG) terhadap 635 produk.



"Pengawasan menunjukkan, dari 146 produk yang memberlakukan SNI wajib, sebanyak 62 produk telah sesuai, 56 produk tidak sesuai, dan 28 produk masih dalam proses pengujian," katanya.

Sementara, dari 263 produk yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, sebanyak 195 produk telah sesuai dan 68 produk tidak sesuai. Sedangkan, dari 226 produk yang wajib mempunyai MKG Bahasa Indonesia, sebanyak 151 produk telah sesuai dan 75 produk tidak sesuai. “Standar produk yang baik memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen. Karena itu penerapan SNI menjadi sangat penting," tandasnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak