alexametrics

Sistem Gross Split Indonesia Diapresiasi Konsultan Energi Global

loading...
Sistem Gross Split Indonesia Diapresiasi Konsultan Energi Global
Perubahan sistem kontrak dari bagi hasil cost recovery ke gross split mendapat apresiasi dari Wood Mackenzie. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Sistem kontrak minyak dan gas gross split yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 terus menuai dukungan. Lembaga konsultan energi global Wood Mackenzie dalam laporan yang terbit Januari 2019 memberikan apresiasi atas perubahan sistem fiskal dari kontrak bagi hasil (Production Sharing Cost/PSC) cost recovery ke gross split.

Menurut laporan Wood Mackenzie, sistem kontrak gross split mendapat sambutan yang positif dari para investor migas. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh sistem gross split juga dinilai positif terhadap investasi migas di Indonesia.

"Apresiasi yang diberikan oleh Wood Mackenzie menjadi salah satu bukti bahwa gross split sangat kompetitif untuk menarik investasi migas ke Indonesia," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta, Rabu (23/1/2019).



Dari laporan Wodd Mackenzie, kata Arcandra, Indonesia bersama India disebut telah menyelesaikan satu babak di bawah skema bagi hasil migas yang baru, yakni gross split. Respons dari investor, seperti yang disebut dalam laporan tersebut cukup baik.

Dalam laporan tersebut, ditampilkan pula 10 Blok Migas yang telah berakhir masa kontraknya pada tahun 2018, yakni Blok Seram Non-Bula, Selawati Kepala Burung, Bula, Kepala Burung, South East Sumatera, East Kalimantan-Attaka, Offshore Mahakam, Sanga-Sanga, Rimau, dan NSO-NSO Extension. Kesepuluh Blok Migas tersebut telah berganti skema bagi hasil, dari yang sebelumnya cost recovery, menjadi gross split.

Laporan Wood Mackenzie tersebut bahkan belum menampilkan keseluruhan blok migas gross split tahun 2018. Faktanya, hingga akhir tahun 2018 lalu, sudah 36 wilayah kerja (WK) migas yang menggunakan sistem bagi hasil gross split.

Perubahan sistem kontrak ke gross split merupakan kebutuhan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik investor. Dengan sistem gross split dimana proses administrasinya sederhana, biaya investasi efisien dan regulasi yang memberi kepastian, ternyata mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan investor terhadap iklim investasi migas di Indonesia.

Selama 2017-2018 sebanyak 14 wilayah kerja migas berhasil dilelang dengan sistem gross split. Kemudian sejumlah blok-blok migas terminasi yang telah dilakukan perpanjangan kontrak juga menerapkan gross split.

Arcandra mengatakan, sistem gross split juga makin diminati oleh investor yang ada yang sebelumnya menggunakan sistem kontrak cost recovery. Saat ini Eni SpA yang mengelola blok East Sepinggan dan West Natuna Exploration Ltd di Blok Duyung telah beralih ke gross split. Sampai bulan Februari nanti akan ada lima blok migas lain yang juga memilih beralih ke gross split. Proses peralihan kontrak cost recovery ke gross split akan selesai dalam waktu sekitar satu bulan.

"Dari laporan Wood Mackenzie dapat dilihat bahwa minat investor untuk berinvestasi di Indonesia sangat positif. Ketika di banyak negara lain hanya mampu melelang beberapa blok migas, Indonesia sukses mendapatkan 36 kontrak blok migas dengan gross split hingga akhir 2018," tutur Arcandra.

Arcandra menambahkan, tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia juga dapat dilihat dari komitmen mereka untuk membayar komitmen kerja pasti (KKP) dan signature bonus yang menjadi bagian dari sistem gross split. Dari seluruh kontrak blok migas yang menggunakan gross split telah terkumpul dana KKP senilai Rp31,5 triliun dan signature bonus sebesar Rp13,4 triliun.

Dana KKP itu akan digunakan untuk biaya eksplorasi dan penemuan cadangan-cadangan migas baru dalam 5 tahun ke depan sejak kontrak ditandatangani. Dana dari para investor migas tersebut diharapkan akan menjamin eksplorasi dan penemuan cadangan-cadangan migas di berbagai wilayah Indonesia lebih masif. Pasalnya selama ini anggaran yang tersedia dari APBN hanya sekitar Rp60 miliar-Rp70 miliar per tahun.

"Komitmen investor untuk membayar KKP dan signature bonus adalah bukti bahwa potensi migas di Indonesia masih sangat baik. Lebih penting lagi dengan gross split negara tidak disandera oleh efisiensi sebuah korporasi dari proyek blok-blok migas karena biaya eksplorasi tidak lagi menggunakan APBN sebagaimana cost recovery," pungkasnya.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak