alexametrics

Shutdown Pemerintah AS Rugikan Perekonomian Capai Rp154,7 Triliun

loading...
Shutdown Pemerintah AS Rugikan Perekonomian Capai Rp154,7 Triliun
Shutdown atau penutupan sebagian pemerintah federal AS seperti dilaporkan Kantor Anggaran Kongres (CBO) telah menimbulkan kerugian secara keseluruhan sekitar USD11 miliar. Foto/Ilustrasi
A+ A-
WASHINGTON - Shutdown atau penutupan sebagian pemerintah federal Amerika Serikat (AS) seperti dilaporkan Kantor Anggaran Kongres (CBO) telah menimbulkan kerugian secara keseluruhan sekitar USD11 miliar atau setara Rp154,7 triliun terhadap perekonomian Paman Sam -julukan AS-. Bahkan kondisi tersebut bisa berdampak memangkas 0,02% pertumbuhan AS di 2019.

Seperti dilansir BBC, namun CBO mengutarakan kerugian tersebut berangsur bisa pulih saat pekerja federal kembali bekerja, namun USD3 miliar atau Rp42,2 triliun hilang secara permanen. Diterangkan penyebabnya di antaranya akibat hilangnya produksi yang dihasilkan oleh pekerja federal, penundaan belanja pemerintah, hingga kurangnya permintaan.

Sementara tarif perdagangan baru apabila benar digulirkan pemerintahan Trump bisa mengerus pertumbuhan ekonomi 0,1% pada tahun 2019, karena biaya yang lebih tinggi mendorong konsumsi dan investasi yang lebih rendah. Agen federal CBO yang bertugas menganalisis ekonomi dan anggaran untuk Kongres, merilis perkiraan bersamaan dengan prospek yang lebih luas yang disiapkannya setiap tahun.



CBO mengatakan bahwa sebelum penutupan pemerintah federal, diperkirakan ekonomi AS tumbuh sekitar 2,3% pada 2019, atau melambat dari 2018 karena dorongan dari pengeluaran federal dan pemotongan pajak 2017 mulai memudar. Pertumbuhan juga diyakini terus melambat lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya, ke tingkat tahunan rata-rata 1,7% hingga 2023.

Detail Shutdown Pemerintah AS


Penutupan sebagian pemerintah federal menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS, dipicu oleh ketidaksepakatan atas permintaan Presiden Donald Trump kepada Kongres untuk menyediakan anggaran USD5,7 miliar dalam upaya membangun tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Hal tersebut tercantum dalam rancangan undang-undang pendanaan baru.

Perselisihan itu memaksa sekitar 800.000 pekerja federal untuk sementara waktu harus bekerja tanpa digaji serta mendorong pengurangan pada sebagian besar departemen utama, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, hingga Departemen Keamanan Dalam Negeri. Presiden AS Donald Trump mengakhiri kebuntuan pada hari Jumat, ketika Ia setuju untuk mendukung kesepakatan sementara pemerintah akan mendanai hingga 15 Februari.

Namun, sejak itu diragukan kesepakatan mengenai keamanan perbatasan akan tercapai sebelum pendanaan berakhir. Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow juga mendesak kembali terhadap laporan CBO, yang mengatakan bahwa agensi itu terlalu pesimistis. "Saya di sini bukan untuk menyudutkan CBO," katanya pada konferensi pers, Senin. Tetapi, Ia menambahkan, "mereka memiliki sudut pandang yang berbeda."

Disfungsi Pendanaan

CBO juga mengutarakan pengeluaran AS sudah menjadi masalah, karena pemerintah membelanjakan lebih banyak dari yang seharusnya. Masalah ini diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, sebagian karena pemotongan pajak yang disetujui pada 2017. Pada tahun 2019 saja, defisit AS diperkirakan sekitar USD900 miliar atau 4,2% dari total output AS.

Ditambah sepanjang periode dari 2020-2029, defisit diperkirakan rata-rata USD1,2 triliun atau sekitar 4,4% dari PDB setiap tahun. Selama 50 tahun terakhir, defisit tahunan mencapai sekitar 2,9% dari PDB, kata CBO. Kecuali perubahan kebijakan utama, CBO meramalkan karena kekurangan pendanaan di tahun 2029 akan mendorong utang pemerintah AS ke level tertinggi sejak setelah Perang Dunia II.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak