alexametrics

Harga Avtur Disebut Kemahalan, Menkeu Sri Mulyani Kaji Penurunan PPN

loading...
Harga Avtur Disebut Kemahalan, Menkeu Sri Mulyani Kaji Penurunan PPN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan dengan mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan yang berbuntut terhadap tiket pesawat yang menjadi tinggi. Mantan direktur Bank Dunia itu berencana mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia pun akan melihat implikasi PPN mengenai kenaikan harga avtur agar mencegah kompetisi yang tidak sehat dengan negara lainnya. "Kalau treatment PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya enggak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menekankan jika harga avtur yang tinggi sama dengan kasus sebelumnya akan dikaji ulang. Sebab Ia mengaku dirinya selalu membandingkan harga avtur di Indonesia dengan beberapa negara lainnya



"Saya menyampaikan sama kayak Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya adalah level playing field kita bersedia untuk mencompare dengan negara lain. Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, Kuala lumpur," jelasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima banyak keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri. Menurut Presiden, tingginya harga tiket pesawat ini karena harga bahan bakar pesawat yaitu avtur di Indonesia ternyata sangat mahal.

Jokowi mengatakan agar harga avtur kompetitif pilihannya hanya satu. Salah satunya harga bisa sama dengan harga internasional. Kalau tidak bisa, berarti pemerintah akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak