Pentingnya Literasi Keuangan dalam Penegakan Hukum Sektor Keuangan

PURWOKERTO - Pilar hukum dalam menata sektor keuangan yang unggul membutuhkan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan literasi. Ini penting untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan untuk penegakan hukum yang akuntabel.

Hal ini mengemuka dalam seminar literasi keuangan oleh IFG, holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi, di Dies Natalis Fakultas Hukum (FH) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) 2024, bertempat di Auditorium Prof. ST Burhanuddin, UNSOED, Purwokerto.

Hadir dalam Dies Natalis FH UNSOED tersebut Jaksa Agung RI Prof. ST. Burhanuddin, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Robertus Billitea, Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dan PLH Dekan FH UNSOED Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.H.



Burhanuddin menyatakan, kolaborasi Kejaksaan RI bersama Kementerian BUMN dan IFG sebagai holding BUMN ditujukan untuk terciptanya kompetensi ahli dan profesional hukum di Indonesia dalam pencegahan hukum melalui penindakkan yang konsisten.

Literasi tersebut diharapkan dapat menjadi suatu landasan yang tepat untuk peningkatan kompetensi dan gagasan terbaik mengenai praktik terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia, baik dari sisi institusi, perusahaan dan pelaku industri.

“Saya berharap penegakan hukum ke depan itu tidak melulu tentang penangkapan, penahanan, atau penindakkan, tetapi lebih pada penegakan hukum humanis yang menitikberatkan tentang penyelamatan, pengembalian dan pemulihan aset negara," ujar Burhanuddin, Jumat (17/5).



Sebagai informasi, Dies Natalis FH UNSOED 2024 dimeriahkan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan seminar dan forum diskusi yang salah satu tujuan dari kegiatan adalah menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperkuat sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola BUMN.

Robertus Billitea menegaskan, sinergi antara Kejaksaan RI bersama dengan Kementerian BUMN adalah bukti komitmen institusi negara untuk peningkatan kompetensi dan literasi dalam terwujudnya penegakan hukum yang akuntabel.

"Peran BUMN sebagai agent of development dan agent of value creator, tidak hanya bertujuan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga memastikan transformasi BUMN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam kepatuhan hukum," tegas Robertus.

Sementara itu, Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan dukungan literasi keuangan dari IFG merupakan wujud Tanggung Jawab Sosial (TJSL) perusahaan dalam upaya mendukung terciptanya kelembagaan hukum yang unggul.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN NomorPER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, salah satu dari empat pilar utama TJSL BUMN adalah pilar hukum dan tata kelola yang bertujuan demi terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

"Kami sangat berharap, dukungan literasi keuangan yang IFG berikan dalam Dies Natalis FH UNSOED 2024 akan memberi kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu hukum di tengah pesatnya perkembangan dunia, yang juga menjadikan isu-isu hukum bergerak dengan sangat dinamis. Hal ini sejalan dengan komitmen IFG dalam peningkatan tata kelola yang lebih prudent, termasuk dalam penegakan hukum,” ujar Hexana.

PLH Dekan FH UNSOED Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.H. menyatakan, apresiasi yang tinggi terhadap IFG untuk dukungan literasi keuangan sebagai bagian pemberdayaan praktik terbaik hukum.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada IFG atas komitmen besarnya dalam peningkatan kompetensi penegakan hukum melalui literasi keuangan untuk terciptanya iklim bisnis yang akuntabel, prudent, dan transparan," tegas dia.