alexametrics

Utang Pemerintah Awal 2019 Tembus Rp4.498 Triliun

loading...
Utang Pemerintah Awal 2019 Tembus Rp4.498 Triliun
Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2019 mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun atau meningkat 13,64% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2019 mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 30,1%. Angka ini meningkat 13,64% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Total utang pemerintah pusat itu lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2018 bertambah Rp539 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2018 utang itu naik Rp80,2 triliun dari sebelumnya Rp 4.418,30 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski utang pemerintah besar tetapi pengelolaan utang ditekankan bakal terus dilakukan secara prudent dan akuntabel di tengah kondisi pasar tahun 2019 yang volatile.



"Produktif yang akan menghasilkan hasil yang optimal bagi negara serta diarahkan pada utang pasar domestik. Oleh karena salah satu tujuan pembiayaan utang adalah mendukung terbentuknya pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dalam, aktif dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang," ujar Menkeu di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Utang hingga Januari 2019 itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 795,79 triliun. Pinjaman luar negeri sebesar Rp 788,66 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 7,13 triliun. Sementara yang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.702,77 triliun. Terdiri dari SBN Denominasi Rupiah Rp 2.675 triliun dan Denominasi Valas Rp 1.027,72 triliun.

Sambung dia menerangkan, Pemerintah masih menggunakan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN. Meskipun tedapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN selama beberapa tahun terakhir.

"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah terkontrak," terangnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak