Empat Resep Sri Mulyani Agar BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut

JAKARTA - Sejak 2014 hingga tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menderita sakit. Pada 2014, BPJS Kesehatan menderita defisit sebesar Rp3,3 triliun, dan pada 2018 kemarin, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan defisit BPJS Kesehatan membengkak menjadi Rp10,98 triliun.

Dalam peluncuran sampel data BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi empat resep agar BPJS bisa pulih. Ia meminta BPJS Kesehatan memperhatikan empat hal dalam empat hal dalam mencapai visi universal health coverage atau pelayanan kesehatan untuk masyarakat di seluruh negeri.

Pertama, BPJS Kesehatan diminta agar menjangkau masyarakat secara menyeluruh. "Program JKN penting dalam investasi manusia Indonesia. Manusia yang sehat, pandai mampu berpikir, etika baik, agama baik, dia adalah aset suatu negara. Karena itu program JKN harus terus diperbaiki. Lima tahun pertama lihat program universal health coverage," terang Sri Mulyani, Senin (25/2/2019).

Kedua, Sri Mulyani meminta agar fasilitas BPJS Kesehatan, baik dari segi kualitas pelayanan maupun ketepatan waktu untuk membayar klaim diperhatikan.

"Begitu diluncurkan masyarakat merasa seluruh hal bisa dicover, semua hal termasuk catastrophic dicover unlimited. Ini jadi over consumed. Sekarang mau menata secara lebih baik lagi FKTP mampu menangani, mulai preventif sampai kuratif. Saya pahami proses FKTP ini tidak seharusnya one size fix all. Ada puskesmas surplus ada yang overwhelmed jumlah pasien. Jadi bagaimana perbaikan dengan evidence based ini agar orang tidak emosi," paparnya.

Ketiga, terang dia, agar memperhatikan kemampuan membayar iuran dari masyarakat. Dan saat ini sudah ada perbaikan, dimana sitem BPJS Kesehatan saat ini menarik iuran berdasarkan kategori pendapatan ekonomi, bukan berdasarkan tingkat risiko.

Terakhir, Sri Mulyani meminta agar program JKN-KIS berkelanjutan. "Jangan sampai 10 tahun gulung tikar, bangkrut. Itu terjadi di Yunani dan Italia, seberapa banyak negara biayakan masyarakat. Jadi mohon email hal ini diteliti detil oleh kita semua," pintanya.