alexametrics

Persempit Ruang Gerak Pelaku TPPU, PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening

loading...
Persempit Ruang Gerak Pelaku TPPU, PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi ketat sejumlah rekening untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir telah memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi, pengusaha hingga firma hukum dalam upaya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menegaskan, pihaknya pun tak akan sungkan menyerahkan data rekening tersebut ke penegak hukum demi mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang.

"Ini bukan cuma list mati begitu saja, bukan. Tapi juga di PPATK sendiri kita akan lakukan monitoring," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/2/2019).



Dian menerangkan, saat ini PPATK telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pencucian uang yang merupakan bentuk kejahatan di sektor keuangan. Ia pun menegaskan bahwa selain pidana, pelaku yang terkena TPPU bisa dimiskinkan melalui aturan hukum.

"Apabila aparat penegak hukum membutuhkan list tersebut, akan diserahkan oleh PPATK," cetus Dian.

Di waktu yang berbeda, puluhan nasabah korban investasi bodong meminta jajaran PPATK dan OJK mendalami rekening milik Yandi Suratna Gondoprawiro yang diketahui merupakan pemilik Brent Ventura dan Brent Securities.

Langkah ini dilakukan menyusul belum dibayarkannya dana investasi mencapai Rp859 miliar yang disetor 532 nasabah sejak 2013 silam.

"Kami sebagai korban juga sudah sepakat bawa kasus investasi bodong ini dengan aduan tindak pindana cuci uang. Kalau perlu pihak berwenang bisa menelusuri pihak-pihak mana saja yang pernah terkait dengan Yandi dalam kasus ini," ujar salah satu debitur Brent Securities, Hartono.

Saat ini, Yandi Suratna Gondoprawiro berstatus terpidana dengan hukuman penjara 2,5 tahun atas kasus penipuan yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri. Yandi sendiri tercatat pernah menunjuk sejumlah penasihat hukum mulai dari kantor hukum Rudyantho and Partners, Hermanto Barus, hingga Elza Syarief and Partners.

"Kami harap OJK dan PPATK turun tangan menelusuri aliran dana. Tolong Kami yang butuh kepastian," keluh Hartono.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak